Pemerintah diminta untuk menghitung ulang harga BBM berdasarkan harga beli impor dan kemampuan daya beli masyarakat.
Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Bambang Haryo Soekartono mendorong pemerintah untuk menghitung ulang harga bahan bakar minyak berdasarkan harga beli impor dan kemampuan daya beli masyarakat.
"Sehingga penting bagi Pemerintah untuk mempertimbangkan harga BBM berdasarkan kemampuan daya beli masyarakat Indonesia, bukan pertimbangan jumlah penduduk," kata BHS dalam keterangan tertulis, Sabtu . "Perlu diketahui bahwa tingginya harga BBM di suatu negara tidak ada korelasinya dengan jumlah penduduk, akan tetapi sangat berhubungan dengan kemampuan daya beli masyarakatnya," tegasnya.
Di sisi lain, dia mendapat informasi terkait subsidi Petronas yang lebih besar daripada subsidi Pertamina. Lebih lanjut, berdasarkan data Global Petrol Prices, dia menerangkan harga gasoline oktan 95 di sejumlah negara penghasil minyak di dunia lebih kecil dibandingkan dengan harga gasoline oktan 95 di Indonesia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Subsidi BBM dan LPG Habiskan Duit Negara Rp 62,7 Triliun per 31 Juli 2022Subsidi BBM dan LPG Habiskan Duit Negara Rp 62,7 Triliun per 31 Juli 2022: Pemerintah mengucurkan anggaran subsidi BBM dan LPG Rp 62,7 triliun per 31 Juli 2022.
Baca lebih lajut »
Siap-Siap Warga RI, Ada Sinyal Harga BBM Mau Naik LagiPemerintah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat.
Baca lebih lajut »
Ini Skenario Pemerintah jika Harga BBM Naik, Apa Saja?Jika harga BBM tidak bisa tertahan, pemeritah akan memberikan suatu bantalan sosial tambahan berupa perlindungan sosial.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Hadapi Dilema BBM & APBN, Begini Peringatan EkonomHarga minyak dunia yang masih tinggi telah menempatkan pemerintah dalam dilema terkait harga bahan bakar minyak (BBM) dan pengelolaan APBN.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Minta Pertamina Batasi Penjualan BBM BersubsidiPemerintah Indonesia telah meminta PT Pertamina (Persero) membatasi penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pertalite dan Solar subsidi.
Baca lebih lajut »
Cegah Subsidi BBM Jebol, Pemerintah Diminta Tetapkan Penerima Pertalite & Solar | merdeka.comPemerintah telah menambah subsidi dan kompensasi untuk listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga Rp 502 triliun, untuk menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang disebabkan naiknya harga energi di pasar global.
Baca lebih lajut »