DPR diduga lakukan pemborosan kuota haji yang mestinya bisa untuk calhaj waiting list
Ia juga mempertanyakan apakah DPR dapat memberikan solusi yang tepat sasaran terkait haji. Pasalnya, kalangan legislator melakukan pengawasan kebijakan secara umum terkait penyelenggaraan ibadah haji.
Ia menuturkan, ada 12 sasaran pengawasan KPHI di Arab Saudi. Hal itu meliputi kebijakan operasional; pengorganisasian dan perangkat PPIH Arab Saudi; kompetensi dan kinerja petugas kloter dan nonkloter; pelaksanaan bimbingan ibadah; pelayanan transportasi udara dan darat; serta pelayanan akomodasi di Madinah, Makkah, Arafah, dan Mina.
KPHI juga mengawasi pelayanan kesehatan di kloter dan klinik kesehatan haji Daker maupun di Sektor, perlindungan dan pengamanan jamaah haji, operasional Satops Arafah, Muzdalifah, Mina-Jamarat dan Masjidil Haram. Dari 12 sasaran itu, Samidin mengatakan KPHI menemukan ribuan temuan yang dianalisis secara komprehensif. Sehingga, setiap tahun KPHI mengeluarkan rekomendasi dan saran tindak lanjut perbaikan yang bersifat elementer maupun teknis penyelenggaraan ibadah haji rata-rata 100 item.Karena itu, ia menyayangkan pembubaran KPHI oleh pembuat Undang-undang melalui UU No. 8 tahun 2019.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
60 Anggota DPR Awasi Penyelenggaraan Ibadah HajiRombongan pengawas penyelenggaraan haji DPR terdiri dari lintas fraksi.
Baca lebih lajut »
Masih Asumsi, DPR Tunggu Kajian Resmi Biaya Pemindahan Ibu Kota
Baca lebih lajut »
DPR sebut Pulau Jawa miliki cadangan listrik terbesarKetua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengatakan Pulau Jawa memiliki cadangan listri terbesar dibandingkan daerah lainnya di Indonesia sehingga ...
Baca lebih lajut »
DPR Minta Pemerintah Jelaskan Penyebab Listrik Ibu Kota LumpuhAnggota DPR Komisi VII Achmad Farial menegaskan, pemerintah harus menjelaskan detil penyebab padamnya listrik di Jabodetabek...
Baca lebih lajut »