Apakah peretasan memang murni diretas atau justru ada faktor kesengajaan dari oknum internal Agus Pambagio menduga kesengajaan menghilangkan data penting dan sensitif mungkin saja terjadi
Pusat Data Nasional Sementara amat penting. Bagi pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, transparansi soal penyebab dan menyelesaikan masalah peretasan jauh lebih penting dari sekadar
“Masa pemerintah tidak bisa cari, Pak Semmy itu bisa cari itu, siapa sebetulnya orang itu. Ini tidak ada penjelasannya. Jangan-jangan dugaan kita ini kerjaan orang dalam. Orang dalamnya siapa tidak tahu kita. Di sini ada data sensitif dari kasus-kasus pemerintahan sekarang. Bisa saja kan?Itu yang harus dijelaskan oleh Budi Arie sebagai orang terdekatnya Jokowi,” ucap Agus.Menurut Agus, persoalan mundur dari jabatan itu semua pejabat bisa lakukan.
Usman Kansong mengatakan anak yang terpapar judi online bisa dikategorikan dalam dua golongan yaitu anak dengan orangtua yang gemar berjudi secara online sehingga dikatakan sebagai korban,
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pengamat Kebijakan Publik Kalbar: Pengelolaan Tapera Harus Transparan dan ProfesionalPengelolaan Tapera Harus Transparan dan Profesional
Baca lebih lajut »
Pengamat Kebijakan Publik: Hanya di Indonesia, Judi yang Haram Dikasih BansosPengamat kebijakan publik Agus Pambagyo menyatakan hanya di Indonesia perilaku judi yang jelas haram tapi dikasih bantuan sosial (bansos).
Baca lebih lajut »
Ayah Eky Ditunggu Publik, Kuasa Hukum Pegi Setiawan Duga Iptu Rudiana Punya Bukti Kasus Pembunuhan VinaBerita Ayah Eky Ditunggu Publik, Kuasa Hukum Pegi Setiawan Duga Iptu Rudiana Punya Bukti Kasus Pembunuhan Vina terbaru hari ini 2024-06-05 13:47:29 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Pengamat Duga Hengkangnya PP Muhammadiyah Imbas BSI Lebih Layani Korporasi Besar Ketimbang UKMHal ini terjadi setelah BSI terbentuk dari tiga bank syariah BUMN.
Baca lebih lajut »
KI: Menko Polhukam setujui KI terlibat pembuatan kebijakan publikKomisi Informasi (KI) Pusat RI mengatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menyetujui lembaga KI terlibat dalam ...
Baca lebih lajut »
Prioritaskan Inklusivitas dalam Peran Sebagai katalisator Kebijakan PublikIluni SSPterlibat di tingkat akar rumput melakukan kegiatan kolaborasi bersama Indonesia Mengajar serta Donasi Buku dan Advokasi bersama organisasi selfgrowid
Baca lebih lajut »