Pengamat hukum Universitas Jember Dr Bayu Dwi Anggono mengatakan tantangan pemberantasan korupsi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil ...
Jember, Jawa Timur - Pengamat hukum Universitas Jember Dr Bayu Dwi Anggono mengatakan tantangan pemberantasan korupsi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin cukup berat, apalagi selama lima tahun terakhir legislasi yang dibentuk masih jauh dari harapan masyarakat untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
"Beberapa rancangan undang-undang yang dibutuhkan untuk memperkuat pemberantasan korupsi justru tidak segera diselesaikan seperti RUU Pengawasan Sistem Intern Pemerintah, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, RUU Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal," katanya di Jember, Jawa Timur, Minggu.Bahkan, kata dia, sebaliknya publik justru melihat banyak UU kontroversial yang dibentuk seperti revisi UU KPK yang dianggap mempersulit KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi.
Selama Presiden Joko Widodo memimpin jilid I juga ditandai masih banyaknya pejabat publik yang melakukan korupsi termasuk juga aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan."Sebanyak 23 anggota DPR periode 2014-2019 terlibat kasus korupsi dan jumlah kepala daerah yang tertangkap melakukan korupsi meningkat pesat di era Presiden Jokowi jilid I itu," kata Direktur Puskapsi Fakultas Hukum Universitas Jember itu.
Dari periode 2016-2019, jumlah kepala daerah yang terjerat korupsi mencapai 52 orang. Angka itu terdiri dari 9 orang pada tahun 2016, 8 orang pada tahun 2017, dan yang paling banyak pada tahun 2018 mencapai 26 orang, serta 9 orang pada tahun 2019.
"Tantangan terberat untuk mewujudkan janji di bidang hukum adalah meyakinkan publik yang telanjur pesimistis bahwa negara benar-benar serius akan melakukan pemberantasan korupsi mengingat beberapa waktu terakhir publik melihat kolaborasi DPR dan presiden dalam revisi UU KPK yang diyakini akan menyulitkan KPK dalam melaksanakan tugasnya," kata dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pengamat Nilai Gerindra Hampir Pasti Gabung Koalisi JokowiManuver politik yang dilakukan oleh Prabowo menjadi salah satu alasannya.
Baca lebih lajut »
Ini Nama Menteri di Kabinet Jokowi Jilid II versi PengamatPengamat Politik Hendri Satrio menambahkan, Sri Mulyani dan Susi Pudjiastuti kemungkinan juga masih bertahan.
Baca lebih lajut »
Pengamat nilai kondisi ekonomi era Jokowi-JK relatif stabilPengamat ekonomi Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak M Ali Nasrun menilai bahwa kondisi perekonomian Indonesia di era Presiden dan Wakil Presiden ...
Baca lebih lajut »
Pengamat Ingatkan Jokowi Cermat Memilih Menteri EkonomiPresiden Jokowi harus cermat memilih menteri yang punya komitmen kuat untuk menekan utang luar negeri. Bukan malah mempertahankan menteri yang berpaham neoliberal yang gemar berutang dengan bunga yang sangat tinggi. PresidenJokowi
Baca lebih lajut »
Pengamat Minta Jokowi - Maruf Amin Realisasikan Janji-JanjiDirektur Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menyebut, bangsa ini butuh percepatan pembangunan. Banyak persoalan...
Baca lebih lajut »