Ketua MK Anwar Usman harus men-declare mundur dari persidangan perkara a'quo, karena terdapat benturan kepentingan
menduga, adanya hubungan antara para pemohon uji materiil pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dengan bakal calon Wakil Presiden yang disebut-sebut akan mengusung Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka berpasangan dengan salah satu Bacapres.
"Semakin menegaskan bahwa permohonan uji materiil dimaksudkan untuk memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres," tegas Petrus dalam diskusi virtual dengan tema"Senin Keramat Palu MK : Marwah Kontitusi Di Ujung Tanduk?", Sabtu , ayat dan ayat UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimaksud, maka Hakim Konstitusi dan Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan Uji Materiil pasal 169 huruf q UU No.
Maka, sambung Petrus, Harus disadari bahwa ketentuan pasal 17 ayat 6 UU No. 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman mengancam secara serius terkait perosolan tersebut. "Dengan menyatakan bahwa dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 5 putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi Administratif atau dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tegas Petrus.
Sementara itu, Ridwan Darmawan yang merupakan Praktisi Hukum dan Aktivis 98 mengatakan Mahkamah Konstitusi harus konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya yang telah memutuskan bahwa terkait batas usia untuk persyaratan pejabat publik adalah kebijakan terbuka pembuat UU.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pengamat Hukum Soroti Promosi Jabatan Kajati Sumsel Sarjono TurinJPNN.com : Pengamat hukum Unmul Orin Agusta Andini soroti promosi jabatan Kajati Sumsel Sarjono Turin oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Baca lebih lajut »
Gunardi Lie Dikukuhkan Jadi Profesor Tetap Hukum Bisnis, Soroti soal Kepailitan dalam Hukum Bisnis IndonesiaUntar mengukuhkan dosen Fakultas Hukum (FH) Gunardi Lie sebagai Profesor Tetap Bidang Ilmu Hukum Bisnis.
Baca lebih lajut »
Konsekuensi dan Risiko jika Gibran Jadi Wakil Prabowo, Peneliti ISEAS: Negara Bisa ChaosPeneliti Politik ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapura, Made Supriatma meminta masyarakat berpikir lebih jauh untuk mendukung Gibran menjadi Cawapres Prabowo.
Baca lebih lajut »
Konsekuensi Jadi Terkenal, Dustin Tiffani Sering Curi Waktu untuk Sekadar TidurDustin mengatakan, ia harus mencuri waktu tidur karena kegiatannya yang tidak menentu.
Baca lebih lajut »
HNW Ingatkan MK Harus Konsisten Jelang Putusan Batas Usia Capres-CawapresHNW mengatakan, meski permohonan uji materi ini diajukan beberapa pihak, masyarakat sudah memahami.
Baca lebih lajut »
KPK Jemput Paksa Syahrul Yasin Limpo, Presiden Jokowi: Kita Harus Hormati Proses HukumBerita KPK Jemput Paksa Syahrul Yasin Limpo, Presiden Jokowi: Kita Harus Hormati Proses Hukum terbaru hari ini 2023-10-13 11:34:40 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »