Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa pihaknya mendapat instruksi dari Presiden Prabowo Subianto, untuk meninjau ulang seluruh undang-undang dan peraturan pemerintah.
Arah peninjauan ini untuk memastikan tidak adanya kebijakan yang menghambat program strategis pemerintah. Adapun program strategis ini salah satunya mencakup program swasembada pangan, kemandirian energi, hilirisasi, dan soal lahan. Prabowo , kata Supratman, ingin agar semua status lahan berkeadilan untuk masyarakat.
Peneliti Hukum dan Regulasi Center of Economic and Law Studies , Muhamad Saleh menilai bahwa peninjauan tersebut merupakan langkah penting, karena kebijakan yang ada belum cukup kuat untuk benar-benar mendukung program strategis Prabowo. Skala ProyekMenurut Saleh, dengan skala proyek yang besar dan lintas sektor, penggunaan Perpres dapat menimbulkan beban berlebih pada kewenangan Presiden. Dijelaskannya, hal itu karena Perpres cenderung bersifat sepihak, di mana proses legislasi dikendalikan Presiden tanpa melibatkan naskah akademik atau kajian yang komprehensif—kebijakan pun jadi tersentralisasi.
Hal ini menunjukkan, sekitar 61,22% dari peraturan pelaksana UU Cipta Kerja berfokus pada kepentingan PSN, mencerminkan fokus pemerintah yang besar pada prioritas sektor ini.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pengamat Hukum UI Beberkan Analisisnya soal Alasan Prabowo Pisahkan Kemenko Hukum dan Kemenko PolkamBerita Pengamat Hukum UI Beberkan Analisisnya soal Alasan Prabowo Pisahkan Kemenko Hukum dan Kemenko Polkam terbaru hari ini 2024-10-25 18:34:42 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Prabowo Melantik Ketua MA Sunarto, Pengamat Hukum Ingatkan Soal IniJPNN.com : Presiden Prabowo resmi melantik Sunarto sebagai Ketua Mahkamah Agung periode 2024-2029, pengamat hukum Unila mengingatkan hal ini
Baca lebih lajut »
Analisis Pengamat soal Alasan Prabowo Pisahkan Kemenko Hukum dan Kemenko PolkamPengamat hukum mengatakan bahwa stabilitas politik dan keamanan menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi besar pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Baca lebih lajut »
Pasca OTT 3 Hakim PN Surabaya, Pengamat Hukum Desak Kejagung Dalami Keterlibatan Instansi Hukum LainnyaBerita Pasca OTT 3 Hakim PN Surabaya, Pengamat Hukum Desak Kejagung Dalami Keterlibatan Instansi Hukum Lainnya terbaru hari ini 2024-10-27 14:09:02 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Capim KPK Belum Juga Diajukan ke DPR, Pengamat: Sebaiknya Prabowo yang MengajukanIdealnya surpres untuk capim KPK dikirim oleh Prabowo Subianto setelah dilantik sebagai presiden.
Baca lebih lajut »
Meski Kritik Belum Mereda, Pengamat Sebut Prabowo Piawai Memilih MenteriKritik atas komposisi Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rarabuming Raka hingga kini belum juga surut.
Baca lebih lajut »