Pengamat Birokrasi: Kebijakan BLT Sudah Tepat
PIKIRAN RAKYAT - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Nasional Jakarta, Robi Nurhadi, menilai kebijakan Bantuan Langsung Tunai yang diinisiasi Presiden Joko Widodo dan diimplementasi Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menjadi model tepat untuk mengatasi persoalan rendahnya daya beli masyarakat seiring naiknya harga-harga komoditas kebutuhan pokok akhir-akhir ini.
“BLT ini telah menjadi model kebijakan yang banyak digunakan. Negara-negara Eropa juga banyak memberikan bantuan kepada warganya dengan model BLT,” kata dia, di Jakarta, Senin 11 April 2022. “Kan lebih mudah, karena terdistribusi langsung pada rekening orang atau kelompok yang menjadi tujuan,” tutur Robi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Masyarakat Bisa Ikut Awasi Penyaluran BLT Minyak Goreng, Begini CaranyaKemensos menjamin masyarakat bisa ikut serta mengawasi penyaluran BLT minyak goreng, caranya dengan mengakses situs Cek Bansos.
Baca lebih lajut »
Alhamdulillah, BLT Minyak Goreng Untuk 36.864 Warga Solo Mulai DibagiBantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng senilai Rp300.000 untuk 36.864 warga Solo mulai dibagikan di Kantor Pos Solo.
Baca lebih lajut »
Pekan Depan, TNI dan Polri Bagikan BLT Minyak Goreng Lewat Aplikasi | merdeka.comPresiden Joko Widodo telah menunjuk TNI dan Polri untuk membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng kepada para Pedagang Kali Lima (PKL) yang menjual aneka makanan digoreng. Maka untuk pendataanya akan dilakukan menggunakan aplikasi.
Baca lebih lajut »
36.864 Warga Solo Terima Pencairan BLT Minyak Goreng dan BPNT |Republika OnlinePemkot Surakarta telah berkoordinasi dengan Kantor Pos.
Baca lebih lajut »
64.163 KPM di Boyolali akan Terima BLT MigorBOYOLALI - Sebanyak 64.163 keluarga penerima manfaat (KPM) di Boyolali akan menerima bantuan langsung tunai (BLT) Minyak Goreng (Migor). Bantuan ini diprediksi turun bulan ini. Pemerintah Pusat telah menyiapkan aggaran Rp 6,95 triliun. Namun, hingga kini, belum ada arahan dan ketentuan resmi dari pusat.
Baca lebih lajut »