Kemenkum memberikan pengakuan kepada kepengurusan PMI di bawah kepemimpinan Jusuf Kalla, mengakhiri isu dualisme kepemimpinan.
menjelaskan pihaknya telah menyerahkan balasan surat kepada PMI pihak JK. Balasan tersebut menegaskan pengakuan kepengurusan baru PMI di bawah pimpinan Jusuf Kalla .
'Kami telah memberi jawaban bahwa pemerintah melalui Kemenkum, setelah melakukan kajian bardasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PMI, maka Menteri Hukum memberi pengakuan kepada AD/ART sekaligus pengurus baru PMI di bawah kepemimpinan Bapak Haji Muhammad Jusuf Kalla,' kata Supratman di Gedung Kemenkum, Jakarta, Jumat (20/12).Sementara, JK menyebut pengakuan dari Kemenkum ini mengakhiri isu dualisme kepemimpinan PMI antara dirinya dan kubu Agung Laksono yang terjadi belakangan ini. 'Maka isu-isu tentang adanya pengurus baru (di luar kepengurusan JK) bisa dijelaskan, prinsip PMI internasional adalah hanya satu PMI di setiap negara. Saya kira persoalannya (dualisme kepemimpinan) telah selesai,' kata JK. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum, Widodo, menguraikan bahwa pihaknya telah melakukan kajian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum memberi pengakuan kepada kepengurusan PMI yang dipimpin oleh JK. Ia mengungkap, AD/ART kelompok JK adalah sah. Oleh karenanya, kepengurusan PMI pun mengikuti AD/ART tersebut. (Tri/I-2) Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago meminta pemerintah membentuk panitia seleksi (pansel) dalam kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI). ANGGOTA Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menyayangkan kisruh antara Jusuf Kalla (JK) dan Agung Laksono yang memperebutkan kursi Ketum PMI. Menkes Budi Gunadi Sadikin merespons soal verifikasi kepengurusan terkait adanya Musyawarah Nasional (Munas) PMI XXII,membantah memberikan rekomendasi ke Agung Laksono
PMI Jusuf Kalla Dualitasme Kepemimpinan Kemenkum Palang Merah Indonesia
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Supratman: Kemenkum Belum Terima Laporan Hasil Munas PMI Versi Agung LaksonoSupratman menuturkan, Dirjen AHU Kemenkum juga belum menerima permohonan susunan kepengurusan PMI versi Agung Laksono.
Baca lebih lajut »
Kemenkum tindaklanjuti permohonan audiensi pengurus PMI dengan kajianKementerian Hukum (Kemenkum) melalui Tim Badan Usaha Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) menindaklanjuti permohonan audiensi dari ...
Baca lebih lajut »
Kemenkum Akui Kepengurusan PMI Bawah Kepemimpinan Jusuf KallaKementerian Hukum (Kemenkum) menyatakan pengakuannya terhadap kepengurusan baru Palang Merah Indonesia (PMI) di bawah kepemimpinan Jusuf Kalla (JK) setelah melakukan kajian berdasarkan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) PMI. Pengakuan ini mengakhiri isu dualisme kepemimpinan PMI antara JK dan kubu Agung Laksono.
Baca lebih lajut »
PMI Periode 2024-2029 Resmi Dikukuhkan, Jusuf Kalla: Persoalan Selesai!Kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029 resmi mendapat pengakuan pemerintah
Baca lebih lajut »
Pemuda Muhammadiyah dorong perlindungan PMI melalui revisi UU PMIPimpinan Pusat Muhammadiyah mendorong penguatan perlindungan pekerja migran melalui revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja ...
Baca lebih lajut »
Jusuf Kalla Ditetapkan Sebagai Ketua Umum PMI yang SahPemerintah melalui Kementerian Hukum menyatakan ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI) yang sah adalah Jusuf Kalla. Menteri Hukum Supratman menyampaikan pengakuan ini setelah menelaah anggaran dasar dan anggaran rumahtangga (AD/ART) PMI serta beleid kepalangmerahan nasional dan internasional. Jusuf Kalla mengucapkan terima kasih atas pengakuan dan berharap dengan validasi pemerintah, isu dualisme kepemimpinan di PMI dapat selesai.
Baca lebih lajut »