Polemik dalam kasus dugaan suap pengadaan barang yang melibatkan pejabat Basarnas jangan sampai membuat penegak hukum kehilangan fokus. TajukRencana AdadiKompas
Marsekal Madya Henri Alfiandi dan Letnan Kolonel Afri Budi Cahyanto dengan tiga pihak swasta berpotensi melebar serta kehilangan fokus.
. Jajaran Puspom TNI mendatangi KPK yang berujung permintaan maaf dari Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. Permintaan maaf itu disesalkan banyak pihak. Pernyataan ”ada kekeliruan tim kami” berbuntut munculnya surat mundur dari Pelaksana Tugas Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu.
Adapun dalam Pasal 65 UU TNI No 34/2004 ditulis, ”Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”. Pasal ini memang mensyaratkan perubahan UU Peradilan Militer. Namun, revisi UU Peradilan Militer belum dilakukan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mahfud MD Minta Setop Polemik Korupsi Kepala Basarnas dan Tuntaskan di Pengadilan MiliterMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta agar kasus korupsi yang dilakukan Kepala Basarnas Henri Alfiandi tak lagi diperdebatkan.
Baca lebih lajut »
Kasus Korupsi di Basarnas, PUKAT Sebut Perlu Dibentuk Tim KoneksitasPenanganan dugaan korupsi yang menyeret Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi merupakan anggota TNI aktif sempat menjadi perbedebatan.
Baca lebih lajut »
Anggota DPR Minta KPK dan TNI Bentuk Tim Koneksitas Usut Dugaan Korupsi di BasarnasArsul mengingatkan jangan sampai perkara dugaan korupsi di lingkungan Basarnas hanya menyasar pada tersangka dari masyarakat sipil.
Baca lebih lajut »
Polemik OTT Anggota TNI oleh KPK, DPR: Fokus ke Kasus Suap BasarnasAnggota Komisi III DPR, Arsul Sani mendorong KPK maupun TNI untuk fokus bekerja sama mengungkap kasus dugaan suap di Basarnas.
Baca lebih lajut »
Kronologi Polemik TNI-KPK terkait Kasus Dugaan Suap di Basarnas, Ternyata...TNI tak mengakui penetapan dua anggotanya, yakni Kabasarnas dan Koorsmin sebagai tersangka oleh KPK. Berikut kronologi polemik antara TNI dan KPK.
Baca lebih lajut »
Polemik Kasus Basarnas, Pakar Hukum Nilai KPK Tak Sepatutnya Minta Maaf: Mereka Menjalankan TugasnyaPakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai tidak sepatutnya KPK meminta maaf terkait polemik kasus dugaan suap di Basarnas.
Baca lebih lajut »