Menkeu Sri Mulyani menyebut, penerimaan pajak yang mencatat perlambatan ini akibat dari penurunan signifikan harga komoditas pada 2023
sampai dengan akhir Maret 2024 mencapai Rp 393,91 triliun atau setara dengan 19,81 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau 20,73 persen dari target. Selanjutnya, PPN dan PPNBM berkontribusi sebesar Rp 155,79 triliun yang secara bruto naik 2,57 persen atau 19,20 persen dari target.
Ini hal yang positif," jelasnya.Untuk PPh final yang juga mengalami pertumbuhan kuat yaitu tumbuh 9,3 persen secara bruto dan secara netto sebesar 13,1 persen. Ini karena PPh dari bunga deposito dan jasa kontruksi.Di satu sisi jasa konstruksi mengalami kenaikan, berarti aktivitas konstruksi mulai menggeliat. Kita harapkan ini akan tetap terjaga dan kontribusinya terhadap penerimaan sebesar 8,3 persen.
Penerimaan Pajak Menkeu Sri Mulyani
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Penerimaan Pajak Tembus Rp 393 T hingga Maret, Setoran Migas Masih LoyoMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, penerimaan pajak hingga 31 Maret 2024 sebesar Rp 393,91 triliun.
Baca lebih lajut »
Penerimaan Pajak Capai Rp 393,91 Triliun per Maret, Masih Jauh dari Target 2024Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, penerimaan pajak mencapai Rp393,91 triliun hingga Maret 2024. Realisasi ini baru mencapai 19,81 persen dari keseluruhan target 2024.
Baca lebih lajut »
Gaji Karyawan di RI Masih Lancar, Sri Mulyani Beri Bukti Ini!Penerimaan pajak pada kuartal I-2024 anjlok dipicu turunnya setoran sejumlah jenis pajak.
Baca lebih lajut »
Perubahan Mekanisme PPh 21 Mulai Januari 2024Wajib pajak berkonsultasi dengan petugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Palmerah, Jakarta Barat, Senin (21/3/2022). PPh 21 mulai Januari 2024. Meski mekanismenya berubah, beban pajak pekerja tidak bertambah. Total jumlah pajak yang dipotong dari gaji pekerja setiap tahun tetap sama seperti sebelumnya. Bedanya, potongan pajak per bulan akan lebih rendah di 11 bulan pertama dan lebih tinggi pada bulan ke-12. Formula baru itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pemerintah juga baru saja merilis aturan teknisnya lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023.(TER) untuk menghitung besaran pajak pekerja. Formula baru itu menyederhanakan cara penghitungan potongan PPh 21 yang selama ini berlaku sehingga memudahkan wajib pajak dan pemberi kerja saat mengurus pajak
Baca lebih lajut »
Wacana Bentuk Badan Penerimaan Negara untuk Mengamankan Penerimaan NegaraPembobolan penerimaan negara yang tak berkesudahan terus menumbuhkan pemikiran dan gagasan untuk mencari jalan atau strategi baru yang dapat mengamankannya. Kehendak seperti ini tidak baru, melainkan sudah berkembang sejak lama. Dari pemikiran panjang dan tawaran ragam gagasan itu, kini muncul wacana untuk segera membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) atau Badan Layanan Penerimaan Negara (BLPN) yang diharapkan bisa direalisasikan oleh pemerintah baru hasil Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
IHSG Menguat Ditopang Capaian Penerimaan Pajak, tapi Dihantui Pelemahan RupiahIndeks harga saham gabungan atau IHSG melemah 18 poin atau 0,25 persen di level 7.291 pada pembukaan perdagangan Kamis, 28 Maret 2024.
Baca lebih lajut »