Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kalteng merilis realiasasi keuangan di Kalteng. Kepala Kanwil DJPb Kalteng Hari Utomo menyampaikan bahwa realisasi APBN 2023 secara nasional menunjukkan bahwa terdapat konsolidasi fiskal yang lebih cepat dari ketentuan UU Nomor 2/2020 yang mewajibkan defisit APBN
Sampai dengan akhir Januari 2023, kinerja pendapatan APBN lingkup Kalteng mengalami kenaikan sebesar Rp406,1 M , utamanya masih bersumber kondisi perekonomian yang terus semakin membaik jika dibandingkan dengan kondisi awal tahun sebelumnya yang masih terpengaruh sejumlah kebijakan penanganan pandemi. Kontributor utama atas tingginya pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen penerimaan perpajakan, yaitu penerimaan PPN yang naik sebesar Rp388 M dan PPh sebesar Rp210,4 M .
Peningkatan penerimaan PPh, masih didominasi oleh PPh 25/29 Badan akibat pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik utamanya sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Peningkatan penerimaan PPN didorong oleh tingginya aktivitas ekonomi jika dibandingkan dengan Februari 2022 serta dampak tingginya harga komoditas barang yang disertai dengan penerapan tarif PPN 11%.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Samin Surosentiko Berjuang Menolak Pajak, Pengamat Sayangkan Pejabat Malah Mangkir Bayar PajakEko Prasetyo menyebut Samin Surosentiko berjuang dengan menolak membayar pajak pada zaman kolonial. Namun, pejabat pajak hari ini justru mangkir membayar pajak.
Baca lebih lajut »
Step by Step Cara Lapor SPT Pajak Tahunan dengan Mudah dan CepatCara lapor SPT Pajak Tahunan perlu diketahui para wajib pajak (WP) yang telah berpenghasilan dan memiliki NPWP. Begini cara lapor SPT Pajak Tahunan.
Baca lebih lajut »
Analisa Hukum Kasus Rekening Jumbo RafaelAda oknum pajak yang telah menggaruk kekayaan dengan mudahya; kontradiksi dengan wajib pajak yang terus menerus ditagih pajak terutang setiap akhir tahun anggaran....
Baca lebih lajut »
Kronologi Dugaan Penerimaan Rp7 Miliar oleh Aspri Wamenkumham Versi Kuasa Hukum Helmut HermawanKuasa Hukum Bos Tambang Helmut Hermawan, Rusdianto, menanggapi laporan Indonesia Police Watch (IPW) terhadap Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej. IPW melaporkan Eddy ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penerimaan uang Rp7 miliar.
Baca lebih lajut »
Food Estate Kapuas dan Pulang Pisau Berproses dengan Baik |Republika OnlineFood Estate di Kapuas dan Pulang Pisau Kalteng dilaksanakan berbasis padi
Baca lebih lajut »
Cegah Praktik Suap, Wapres Tekankan Perlunya Transparansi Penerimaan Mahasiswa PTNWAKIL Presiden Maruf Amin menegaskan perlunya transparansi atau keterbukaan dalam penerimaan mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) guna mencegah adanya praktik suap atau korupsi.
Baca lebih lajut »