Penerapan ERP Diprediksi mampu Hasilkan Rp60 Miliar dalam Sehari. Jumlah kendaraan bermotor baik roda dua dan roda empat yang keluar masuk Jakarta mencapai 17 juta kendaraan saat ini.
PEMPROV DKI Jakarta sedang mempersiapkan program pengendalian lalu lintas secara elektronik melalui program jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' . Dalam rancangan peraturan daerah ERP, Dinas Perhubungan DKI Jakarta merencanakan tarif retribusi ERP paling kecil Rp5 ribu dan paling besar Rp19 ribu.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail, mengungkapkan, dengan jumlah kendaraan bermotor baik roda dua dan roda empat yang keluar masuk Jakarta mencapai 17 juta kendaraan saat ini, maka dapat diestimasikan retribusi yang terkumpul adalah Rp30 miliar hingga Rp60 miliar per hari. "Karena kalau itu benar diterapkan tadi juga kita dapatkan info, itu tidak kurang per hari sekitar Rp30 miliar - Rp60 miliar dana yang masuk. Satu perjalanan itu Rp30 miliar, berarti dua kali sekitar Rp60 miliar. Artinya itu kan angka yang tidak sedikit ya," ungkap Ismail di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin .Ia pun menegaskan keuntungan dari ERP yang besar tersebut harus dikelola dengan baik.
Selain itu, Komisi B juga ingin agar pendapatan dari ERP bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan angkutan umum. "Jadi ini harus benar-benar dipastikan dulu, dikelola Pemprov DKI. Kemudian hasilnya, secara maksimal balik ke masyarakat dalam bentuk layanan yang baik di transportasi umum dan di jalan yang berbayar," tuturnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Durasi Penerapan ERP Dianggap Terlalu Panjang, F-PKS: Bisa Seperti 3 in 1, Tidak Sepanjang HariAnggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menilai durasi penerapan ERP, yakni pukul 05.00-22.00 WIB, terlalu lama.
Baca lebih lajut »
Raperda Jalan Berbayar Elektronik atau ERP Dibahas Lagi pada Maret, Akan Dikuliti Pasal Per PasalRaperda PL2SE mencantumkan soal penerapan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP).
Baca lebih lajut »
Jalan Berbayar di Jakarta, MTI: Jangan Buru-Buru, Tahun Depan AjaMasyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai penerapan jalan berbayar atau ERP di Jakarta sebaiknya tidak buru-buru.
Baca lebih lajut »
Besaran Tarif Layanan Jalan Berbayar Elektronik atau ERP Akan Dirinci Dalam PergubRincian besaran tarif layanan sistem jalan berbayar elektronik atau ERP akan diatur dalam peraturan gubernur DKI Jakarta.
Baca lebih lajut »
Sudah Enam Era Gubernur, Jalan Berbayar di Jakarta Cuma Wacana | merdeka.comMeski tak kunjung dieksekusi, kebijakan ERP di Jakarta kembali muncul saat Jakarta dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Mengacu Raperda P2LSE ada 25 jalan di Jakarta yang akan diterapkan ERP. ERP diyakini mengurangi macet Jakarta bagi mereka yang keberatan dengan tarif melintas yang ditetapkan
Baca lebih lajut »
Sebelum Terapkan ERP, Pemprov DKI Diminta Tingkatkan Layanan Transportasi Umum DuluNamun, lanjut Taufik, terdapat sejumlah catatan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta jika hendak menerapkan ERP.
Baca lebih lajut »