KINERJA penegakan hukum di 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai belum memuaskan
. Dari survei terhadap 1.220 responden yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia , baru 41,6% yang menyatakan puas terhadap penegakan hukum di era pemerintahan baru ini.
Menilik hasil survei LSI itu, dari responden yang merasa tak puas, sebagian besar diisi oleh opini yang menyatakan penegakan hukum berjalan biasa-biasa saja. Sekali lagi, penilaian itu menjadi peringatan keras bagi pemerintah karena publik menyatakan hukum saat ini masih berjalan di tempat. Tak ada langkah maju atau minimal gebrakan di awal masa kerja pemerintahan.
Hal tersebut tentu menjadi pekerjaan rumah yang tak mudah bagi pemerintahan baru. Karena, itu bicara tentang mental. Sulit dibayangkan apa nasib hukum negeri ini jika digantungkan pada aparat yang bermental pemeras.Seratus hari memerintah seharusnya sudah cukup bagi Prabowo-Gibran untuk ‘berbulan madu’. Mereka harus segera membuat gebrakan, sebuah langkah nyata untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada hukum.
DALAM pemerintahan, bongkar pasang kabinet merupakan hal lumrah. Reshuffle kabinet bukanlah hal tabu. Setiap pemerintahan memiliki tantangan yang terus berkembang. DALAM negara demokrasi, penguasa tertinggi ialah rakyat. Presiden beserta para pembantunya hanyalah pelaksana tugas, pengemban amanat dari rakyat sang pemilik mandat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Apresiasi pada Kinerja Penegakan Hukum Prabowo-Gibran Naik, Apa Catatan untuk Pemerintah?Kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran pada bidang penegakan hukum juga mendapat apresiasi publik. Namun, masih ada pekerjaan rumah yang harus dituntaskan.
Baca lebih lajut »
Apresiasi Masyarakat terhadap Kinerja Penegakan Hukum Era Prabowo-GibranSurvei Litbang Kompas menunjukkan peningkatan angka kepuasan publik terhadap kinerja bidang hukum pemerintahan Prabowo-Gibran. Meskipun demikian, kinerja di bidang ini masih tertinggal dibandingkan bidang politik dan keamanan. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menekankan komitmen pemerintah untuk melakukan perbaikan sistematis dan terencana dalam bidang penegakan hukum.
Baca lebih lajut »
Survei 100 Hari Prabowo-Gibran: Penegakan Hukum Diapresiasi, Kesetaraan Hukum DinantiKinerja penegakan hukum masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca lebih lajut »
Ahli Hukum Kritik Munculnya 2 Pasal di RUU KUHAP, Bisa Ganggu Penegakan HukumJPNN.com : Ahli hukum Universitas Brawijaya Prija Djatmika menganggap kemunculan dua pasal ini dalam RUU KUHAP bisa menganggu penegakan hukum. Hapuskan saja.
Baca lebih lajut »
Pakar Hukum Unrika Batam soroti hasil survei kinerja lembaga hukumPakar Hukum Universitas Riau Kepulauan (Unrika) Batam Dr Alwan Hadiyanto menyoroti hasil survei yang dirilis tahun 2025 terkait citra lembaga penegak hukum, ...
Baca lebih lajut »
Penasehat Hukum Sebut Penyidik KPK Diduga Langgar Hukum Demi Jadikan Hasto Tersangka, Begini KatanyaMenurutnya sejumlah persoalan hukum ini sangat merusak tatanan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Baca lebih lajut »