Pendapatan Asli 20 Daerah Lampaui TKD, Kemendagri Berikan Tiga Saran ke Pemda TempoBisnis
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri atau Artinya daerah tersebut tidak tergantung dengan dari transfer ke daerah dari pemerintah pusat, melainkan memiliki pendapatan asli daerah atau PAD-nya yang lebih besar dari TKD.“Ada 20 daerah yang madiri, ada 14 provinsi, 5 kota, dan 1 kabupaten.
Menurut Agus, TKD dan PAD merupakan dana untuk pembangunan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Kemendagri berusaha agar kedunya bisa berjalan simultan. “Jadi tidak hanya meminta , tapi bisa menigkatkan PAD,” ujar dia.Selanjutnya: Kemendagri menyarankan tiga hal untuk dilakukan pemdaAgus menuturkan, PAD memiliki potensi yang sangat besar dan perlu digarap. PAD itu berasal dari pajak dan retribusi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Cuaca Jawa Timur Hari Ini 16 Desember 2022, Pagi Hingga Sore Dilanda Hujan LebatBerikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.
Baca lebih lajut »
Cuaca Jawa Timur Hari Ini 15 Desember 2022, Siang dan Sore Hujan Lebat Disertai PetirBerikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani Sudah Transfer Rp 752,81 T, Pemda Belanja Dong!Kementerian Keuangan mencatat pemerintah daerah belum juga sepenuhnya membelanjakan dana transfer ke daerah.
Baca lebih lajut »
Bukan Kebakaran Besar di Gedung Kemendagri, Kapuspen: Ada Percikan Api dari Mesin AC, Kena Tumpukan KardusKebakaran di gedung Kemendagri RI disebut bukan kebakaran besar. Yang terjadi yakni muncul percikan api dari mesin AC, lalu menyambar tumpukan kardus.
Baca lebih lajut »
Kemendagri Sebut Investasi Rp1.000 Triliun Macet, Begini Respons Kaget BKPM | merdeka.comBerdasarkan laporan Kemendagri, temuan Rp1.000 triliun investasi macet itu didapat oleh Tim Investasi Presiden. Namun, Ikmal mengaku baru mendengar keberadaannya.
Baca lebih lajut »
Kasus DBH, Kemendagri akan Fasilitasi Pertemuan Bupati Meranti-Kemenkeu dan ESDM | merdeka.comPertemuan itu sendiri merupakan buntut dari Bupati Adil yang menyampaikan protesnya terkait jatah DBH kepada Kemenkeu pada pekan lalu dalam Rakornas Optimalisasi Pendapatan Daerah.
Baca lebih lajut »