Pencatutan data masyarakat oleh bakal pasangan calon (bapaslon) gubernur dan wakil gubernur perseorangan di DKI Jakarta, Dharma Pongrekun dan Kun
Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur perseorangan DKI Jakarta, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana/Ist
"Ini merupakan ranah pidana yang penyelesaiannya harus tegas, transparan dan adil. Lemahnya perlindungan data pribadi telah terbukti merugikan masyarakat," ujar Kholil kepadaMenurutnya, Sentra Gakkumdu yang berisi jajaran pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum , penyidik Polisi Republik Indonesia , dan jaksa di Kejaksaan Agung Republik Indonesia , harus melakukan penindakan.
Sentra Gakkumdu Dharma Pongrekun Kholil Pasaribu
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tuntaskan Kasus Pencatutan Data Warga untuk Dharma-KunPencatutan KTP warga untuk dukungan Dharma-Kun tidak boleh berlarut-larut. KPU dan Bawaslu harus usut tuntas.
Baca lebih lajut »
Pencatutan Data Warga pada Pencalonan Dharma-Kun Perkuat Spekulasi Liar, Apakah Itu?Diduga kehadiran kandidat independen agar Kamil memiliki lawan di Pilkada Jakarta ketimbang lawan kotak kosong.
Baca lebih lajut »
Pencatutan Data Warga untuk Dharma Pongrekun-Kun Wardana Termasuk Pelanggaran PidanaKerja KPU dalam melakukan verifikasi data dukungan untuk calon kepala daerah jalur perseorangan pun dipertanyakan.
Baca lebih lajut »
Bawaslu Tunggu Laporan Dugaan Pencatutan Dukungan Dharma Pongrekun hingga 19 AgustusLaporan dugaan pencatutan data akan menjadi acuan rekomendasi tindak lanjut KPU DKI Jakarta terhadap Dharma-Kun.
Baca lebih lajut »
Kombes Ade Ary Blak-Blakan soal Nasib Laporan Pencatutan KTP Dukung Dharma-KunPolda Metro Jaya tengah menyelidiki laporan yang dibuat warga Jakarta Pusat terkait dugaan pencatutan KTP oleh pasangan independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
Baca lebih lajut »
Ramai soal Pencatutan NIK, Bisakah Pencalonan Dharma-Kun Dibatalkan KPU Jakarta?Pencalonan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana pada Pilkada Jakarta 2024 diwarnai kasus pencatutan NIK, bisakah dibatalkan KPU Jakarta?
Baca lebih lajut »