Penambahan kementerian tanpa pertimbangan matang dapat menyebabkan tumpang tindih fungsi di mana beberapa kementerian berpotensi saling mengganggu
Rencana pemerintah mendatang menaikkan angka pertumbuhan ekonomi ke 8% akan menemui tantangan berat berupa anjloknya pendapatan negara dari industri rokok.Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan dalam dinamika politik Indonesia, keinginan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan politik sering kali mendorong penambahan jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahan.
Selain itu, kementerian yang dibentuk untuk kepentingan politik rentan menjadi "sapi perah" partai, mengaburkan tujuan utama untuk melayani masyarakat.Dampak lainnya adalah meningkatnya jumlah Aparatur Sipil Negara , yang tidak hanya membebani APBN dengan biaya operasional tinggi, tetapi juga membuka peluang munculnya birokrat yang lebih loyal pada partai politik daripada kepentingan negara.
"Ini membuka peluang korupsi dan penyalahgunaan wewenang, di mana program dan anggaran kementerian digunakan untuk kepentingan partai, bukan untuk kesejahteraan rakyat," kata Achmad.Ketiga, munculnya birokrat pro-partai. Penempatan individu yang loyal kepada partai dalam posisi birokrasi strategis dapat mengganggu netralitas aparatur sipil negara.
Kelima, gemuknya aparatur sipil negara. Dengan lebih banyak kementerian, jumlah aparatur sipil negara akan meningkat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ukraina Tuduh Belarus Pusatkan Pasukan di Perbatasan Berkedok LatihanKementerian Luar Negeri Ukraina memperingatkan, Belarus jangan sampai melakukan tindakan tak bersahabat.
Baca lebih lajut »
F-PKB apresiasi penambahan kementerian demi tujuan baik pembangunanKetua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi wacana penambahan jumlah nomenklatur kementerian pada pemerintahan ...
Baca lebih lajut »
4 Respons Mulai dari Pengamat hingga Ketum Parpol soal Kabar Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-GibranKetua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkap, penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih sekedar simulasi.
Baca lebih lajut »
Pengesahan RUU Kementerian Negara, Penambahan Pos Diperkirakan Jadi KenyataaanDirektur Riset dan Komunikasi Lembaga Survei Kedai KOPI, Ibnu Dwi Cahyo menyebut wacana penambahan pos kementerian dari semula 34 menjadi 44 sah-sah saja selama dasar hukumnya jelas. Dia menekankan pentingnya menempatkan orang-orang terbaik dan profesional di setiap kementerian yang akan ditambahkan.
Baca lebih lajut »
Banggar DPR Berikan Keleluasaan Realokasi Anggaran bagi Penambahan Kementerian di Kabinet PrabowoBadan Anggaran (Banggar) DPR RI memberikan keleluasaan kepada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk realokasi anggaran kementerian/lembaga (K/L) atas komposisi kabinet yang baru. Hal ini terkait wacana penambahan jumlah kementerian.
Baca lebih lajut »
DPR kaji rencana penambahan kementerian terhadap jumlah komisiKetua DPR RI Puan Maharani mengatakan lembaganya sedang mengkaji rencana penambahan jumlah kementerian pada kabinet Prabowo-Gibran yang akan berdampak ...
Baca lebih lajut »