Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan telah diteken Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bidang pertanian perkebunan peternakan perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya. Ini setelah penantian lebih dari setahun yang lalu, Presiden ke-7 Joko Widodo melontarkan ingin menghapus kredit macet UMKM , sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).
Namun, teknis pelaksanaan peraturan tersebut sempat menimbulkan berbagai pertanyaan. Bahkan banyak yang meminta agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat rumusan peraturan turunan agar himpunan bank milik negara (himbara) mendapatkan'lampu hijau' untuk melakukan hapus tagih dan hapus buku. PP 47 itu menyebutkan secara spesifik apakah Kredit Usaha Rakyat (KUR), program pemerintahan yang sudah berjalan selama 17 tahun itu termasuk dalam PP tersebut. PP tersebut menyatakan bahwa kredit yang dapat dihapus merupakan yang berasal dari bank atau lembaga pembiayaan BUMN yang program kreditnya telah berakhir. Sementara itu, program KUR sendiri masih terus berlanjut. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) Sunarso menyatakan bahwa KUR tidak termasuk dalam program pemutihan tersebut. Ia memaparkan PP tersebut untuk kredit-kredit yang telah berakhir programnya seperti Kredit Candak Kulak (KCK), Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), dan lain sebagainya. 'Kalau KUR memenuhi syarat nggak? KUR itu adalah kredit program yang sekarang masih sedang berlangsung, udah gitu,' kata Sunarso saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VI DPR RI, Rabu (13/11/2024). 'Ya otomatis Pak, saya tidak mau menafsirkan,' kata Sunarso kepada para anggota Komisi VI DPR RI. Ekonom Senior dan Associate Faculty LPPI Ryan Kiryanto membenarkan pernyataan Sunars
UMKM Kredit Macet Peraturan Pemerintah Pemutihan Bank
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi VII DPR kawal proses penghapusan piutang macet UMKMKomisi VII DPR RI mengawal proses penghapusan piutang macet oleh pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang masuk daftar penghapusbukuan di bank badan ...
Baca lebih lajut »
Penghapusan Piutang Macet UMKMPemerintah Indonesia akan menghapus piutang macet UMKM dalam dua tahap pada tahun 2025. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 dan diharapkan dapat membantu para produsen, khususnya di bidang pertanian dan perikanan.
Baca lebih lajut »
OJK: Hapus Tagih Piutang UMKM Bisa Bantu Program 3 Juta RumahOtoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan penghapustagihan piutang macet UMKM petani hingga nelayan bisa membantu realisasi program 3 juta rumah.
Baca lebih lajut »
Realisasi Penghapusan Piutang UMKM Dimulai Januari, 1 Juta Lebih Pengusaha Siap TerbantuBerita Realisasi Penghapusan Piutang UMKM Dimulai Januari, 1 Juta Lebih Pengusaha Siap Terbantu terbaru hari ini 2024-12-17 15:09:06 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Video: DPR Bicara Urgensi Hapus Tagih Kredit Macet UMKM Era PrabowoDPR Bicara Urgensi Hapus Tagih Kredit Macet UMKM Era Prabowo
Baca lebih lajut »
Hapus Kredit Macet UMKM, Erick Thohir Mau Temui Menteri MamanMenteri BUMN Erick Thohir berencana untuk bertemu dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Keduanya akan membahas soal penghapusan kredit macet UMKM.
Baca lebih lajut »