Pemudik Harus Dilayani Maksimal, Komisi V DPR Minta Kemenhub Benahi Terminal
"Jangan sampai kemudian agar tidak terjadi overload berdampak pada risiko keselamatan. Jangan sampai karena faktor peak season jumlah penumpang terlalu banyak kemudian faktor keselamatan diabaikan," ucapnya.Sementara itu, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX Sulselbar Kemenhub Suria Abdi memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal 28-30 April 2022. Pasalnya, pemerintah telah menetapkan libur nasional mulai tanggal 29 April 2022.
"Puncak arus mudik kita prediksi mulai tanggal 28 sampai 30 April 2022. Kita berharap masyarakat yang tidak bekerja sebagai ASN, swasta, BUMN, dan BUMD bisa mudik lebih awal sehingga tidak terjadi kepadatan," tuturnya. Untuk momen arus mudik tahun ini, pihaknya membuka 26 posko yang tersebar di sejumlah daerah di Provinsi Sulsel dan Sulbar. Selain itu, pihaknya juga akan menjadikan jembatan timbang menjadi rest area."Kita punya total 10 jembatan timbang di Sulsel dan Sulbar. Nanti jembatan timbang ini akan kita alih fungsikan untuk sementara menjadi rest area," sebutnya.
Ia berharap masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19 pelaksanaan mudik tahun ini. Apalagi, tahun 2022 menjadi pertama kali pemerintah mengizinkan mudik setelah dua tahun lalu dilarang.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Panja Komisi VI DPR Setuju Penyelamatan, Dirut Garuda Indonesia: Ini Bagian PentingPanja Penyelamatan Garuda Indonesia Komisi VI DPR RI mendukung terhadap langkah pemulihan kinerja yang turut diselaraskan dengan proses PKPU.
Baca lebih lajut »
Dukung Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng, Komisi VI DPR: Harus Ada SanksiWaka Komisi VI DPR Sarmuji mendukung kebijakan Jokowi melarang ekspor minyak goreng. Sarmuji meminta pemerintah tegas bagi pelanggar.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi I DPR dan Kominfo Resmikan Kick Off Pelaksanaan ASO di Sumatera UtaraPolitisi perempuan Partai Golkar itu mengungkapkan digitalisasi penyiaran bukanlah hal yang sederhana, diperlukan adanya sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi 1 DPR Meutya Hafid dan Kominfo Resmikan Kick Off ASO di SumutAnalog Switch Off (ASO) mewujudkan digitalisasi penyiaran nasional yang berkualitas
Baca lebih lajut »
Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng, Komisi VI DPR: Ini Bukti Presiden Memilih Berpihak dengan RakyatKebijakan baru Presiden Jokowi soal larangan ekspor minyak goreng ini dianggap sebagai pernyataan perang ke pengusaha besar agar tak lagi mengekspor minyak goreng saat stok untuk pasar dalam negeri belum tercukupi. - Money
Baca lebih lajut »