JPNN.com : Pemuda Nusantara APH segera melakukan proses hukum kasus dugaan produksi dan peredaran oli palsu di Jaodetabek dan Banten
jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Pemuda Nusantara mendesak aparat penegak hukum segera melakukan proses hukum dugaan produksi dan peredaran oli palsu di Jaodetabek dan Banten.
Ketua Bidang DPP Pemuda Nusantara, Muh gilang mengatakan bahwa pihaknya meminta aparat penegak hukum agar segera memproses hukum produsen oli palsu. Selain itu, Gilang juga meminta Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan ri untuk segera memproses peredaran oli palsu tersebut.
Oli Palsu Penegak Hukum Kejaksaan APH Jakarta
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Gelar Aksi, Pemuda Nusantara Desak KPK Periksa Dirjen Bea CukaiBerita Gelar Aksi, Pemuda Nusantara Desak KPK Periksa Dirjen Bea Cukai terbaru hari ini 2024-05-24 18:54:56 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Pemuda Nusantara Minta Ada Tindakan Hukum pada Produsen Oli PalsuDewan Pengurus Pusat Pemuda Nusantara mendesak aparat penegak hukum (APH) segera melakukan proses hukum kasus dugaan produksi dan peredaran oli
Baca lebih lajut »
Pelopor Tenun Nusantara Anna Mariana Raih Nusantara Award 2024Media Nawacita Indonesia (MNI) memberikan apresiasi kepada lembaga dan individu yang telah berperan aktif melestarikan budaya Nusantara melalui penghargaan Nusantara
Baca lebih lajut »
MNI Gelar Nusantara Award 2024 untuk Melestarikan dan Memperkuat Budaya NusantaraJPNN.com : Media Nawacita Indonesia (MNI) menggelar acara penghargaan bergengsi, yaitu Nusantara Awards 2024 untuk melestarikan dan memperkuat budaya Nusanta
Baca lebih lajut »
Pemuda Nusantara Minta Kejagung Periksa Pejabat Ditjen Bea dan Cukai KemenkeuKejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) didesak untuk segera memeriksa Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI atas
Baca lebih lajut »
Pemuda Nusantara Minta Kejagung Periksa Pejabat Ditjen Bea dan CukaiKejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) didesak untuk segera memeriksa Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI atas
Baca lebih lajut »