Salah satu alasan pencabutan karena ada pelanggaran MoU.
REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE -- Pemprov Maluku Utara melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengirimkan surat ke Badan Koordinasi Penanaman Modal RI terkait Permohonan Pencabutan Izin Pengelolaan Pulau Widi oleh Leadership Islands Indonesia .
Baca Juga Menurut dia, surat tersebut karena beberapa pertimbangan. Pertama yaitu pelanggaran Nota Kesepahaman Bersama dengan Pemprov Malut dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan serta surat dari Bupati Halmahera Selatan tentang Pencabutan Kesepahaman atau MoU. Oleh karena itu, dengan adanya pertimbangan kedua yaitu tentang izin pemanfaatan kawasan hutan untuk wisata, setelah diberikan sampai tiga kali, tapi pihak PT LII tidak melakukan pekerjaan atau kegiatan, maka berdasarkan hal itu DPMPTSP Maluku Utara memohon pada BKPM untuk mencabut pengelolaan pulau widi oleh PT LII. Itu karena PT LII adalah perusahaan Penanaman Modal Asing , yang mana kewenangan ada pada BKPM RI.
Bambang mengakui, dengan dibekukan izin pemanfaatan hutan lindung sebagai kawasan wisata maka tidak ada landasan lagi pusat untuk memperpanjang izinnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemprov surati BKPM terkait pencabutan izin kelola Pulau WidiPemprov Maluku Utara (Malut) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengirimkan surat ke Badan Koordinasi Penanaman Modal ...
Baca lebih lajut »
Pemprov Sesalkan Pernyataan Bupati BiakKepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Yohanes Walilo menyampaikan pembangunan Rumah Sakit di Kabupaten Biak bukan program kegiatan yang direncanakan atau dibangun dengan dana Provinsi. Namun program murni kabupaten setempat, sehingga bupati bertanggungjawab dengan prog
Baca lebih lajut »
Jelang Nataru, Pemprov DKI Jakarta: Ada Kenaikan Harga, Tapi StabilKenaikan harga pangan jelang Nataru karena adanya peningkatan permintaan masyarakat terhadap bahan pangan.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI petakan lokasi sambut malam tahun baruPemprov DKI Jakarta sudah memetakan sejumlah lokasi perayaan menyambut malam tahun baru untuk mengurai potensi kedapatan masyarakat. "Di DKI Jakarta ...
Baca lebih lajut »
Jelang Tahun Baru, Pemprov DKI Petakan Lokasi PerayaanPemprov DKI Jakarta sudah memetakan sejumlah lokasi perayaan menyambut malam tahun baru untuk mengurai potensi kepadatan masyarakat.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Jakarta akan Merevitalisasi Pasar Induk Kramat JatiKarena kotor dan bau, Pemprov DKI Jakarta akan merevitalisasi Pasar Induk Kramat Jati dalam waktu dekat
Baca lebih lajut »