Pemprov NTT Hapus Dana Pengaman bagi Pasien Tidak Mampu di RSUD WZ Yohanes Kupang
Penghentian layanan untuk pasien pengguna dana pengamanan ini diinformasikan melalui surat pemberitahuan tertanggal 19 Mei 2023 yang ditandatangani Direktur RSUD Prof WZ Yohanes Kupang Mindo E Sinaga. Dalam surat bernomor 445/323/RSUD3.3 itu dinyatakan bahwa kebijakan itu merupakan hasil rapat koordinasi antara Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Dinas Sosial NTT, Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil NTT, dan RSUD WZ Yohanes Kupang pada 13 Mei lalu.
"Tapi misalnya dia bisa melengkapi semua data-datanya kalau dia tidak mampu, kita tetap layani. Intinya kami tetap melayani," jelasnya, Jumat .2 dari 2 halaman
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
|em|Running Text |/em|Serang Plt Walkot Bekasi Juga Muncul di RSUD Bantargebang |Republika OnlineTri Adhianto Tjahyono diserang running text saat melepas jamaah haji Kamis sore.
Baca lebih lajut »
Eks RSUD Kraton akan Jadi Pusat Layanan LansiaRADARSEMARANG.ID, Pekalongan – Aset Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kraton telah kembali ke pemilik sahnya, Kongregasi Suster-suster Santa Bunda Maria. Rencananya tempat tersebut akan difungsikan sebagai pusat layanan lansia. Kuasa Hukum Kongregasi Suster-Suster Santa Bunda Maria (KSSBM) Chandera
Baca lebih lajut »
Berita Terkini dari RSUD Biak Soal Pasien Peserta JKNDirektur RSUD Biak Numfor dr Ricardo Mayor menyampaikan berita terkini terkait pasien peserta program JKN BPJS Kesehatan.
Baca lebih lajut »
Kaca Ambulans RSUD Sampang Dipecah Saat Antar Jenazah ke Rumah DukaSebuah ambulans milik RSUD dr Mohammad Zyn Sampang dirusak. Perusakan diduga dilakukan oleh keluarga pasien. via detik_jatim
Baca lebih lajut »
Antar Jenazah, Ambulans RSUD Sampang Diserang dan DirusakAksi penyerangan dan perusakan menimpa mobil ambulans milik RSUD Sampang, saat mengantarkan jenazah di Desa Bunten Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Sindonews news .
Baca lebih lajut »
Hasil Pemantauan Komnas HAM, NTT Sangat Darurat Perdagangan OrangMenurut Anis, kontrol perbatasan antar provinsi atau pulau, pelabuhan darat dan udara minim koordinasi.
Baca lebih lajut »