Di Kalsel terdata 255000 pelaku usaha kecil dan menengah di berbagai bidang dan baru sekitar 8000 yang sudah mengantongi sertifikat halal
Jalur Torean, di Antara Keindahan Bentang Alam dan Jalur BudayaKepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Gusti Yanuar Rivai di sela-sela kegiatan penyerahan simbolis 1000 sertifikat halal bagi pelaku UKM di Kalsel, Selasa , mengatakan pihaknya terus mendorong agar pelaku UKM memiliki sertifikat halal. "Kita telah melakukan pendampingan 1.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu , menyebutkan penundaan kewajiban sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil ini salah satunya disebabkan rendahnya pencapaian target sertifikasi halal per tahun. Ia menyebut saat ini target yang diharapkan adalah 10 juta sertifikasi halal per tahun, tetapi baru tercapai sekitar 4 juta.
PRESIDEN Joko Widodo memutuskan menunda kewajiban pelaku usaha mikro kecil dan menengah memiliki sertifikasi halal pada Oktober 2024.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPW PKB Kalimantan Selatan Gelar Halal Bihalal dan Konsolidasi Persiapan PilkadaDPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar halal bihalal bersama DPC PKB se-Kalsel.
Baca lebih lajut »
POCO M6 4G Lolos Sertifikasi, Padukan Chipset dan Baterai IniPOCO M6 4G diketahui telah mengantongi sertifikasi NBTC dan sertifikasi FCC.
Baca lebih lajut »
Pilkada Kalsel 2024, Wakil Gubernur Kalsel Berniat Maju Sebagai CagubWakil Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin akan maju lagi di Pilkada 2024. Kali ini dirinya mencalonkan diri sebagai calon gubernur.
Baca lebih lajut »
Maju Pilkada Kalsel 2024, Pasangan Muhidin-Hasnur Kantongi Restu Haji IsamKalsel- Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Muhidin memantapkan langkahnya maju sebagai bakal calon Gubernur Kalsel pada Pemilihan Kepala Daerah Kalsel 2024.
Baca lebih lajut »
Pemprov Kalsel tak berhentikan 10.000 non ASN meski honorer ditiadakanPemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) memastikan tidak akan memberhentikan sebanyak 10.000 pegawai yang berstatus bukan aparatur sipil ...
Baca lebih lajut »
DPRD Kalsel-Pemprov Bali bahas transportasi keretaKomisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali berbagi gagasan membahas ...
Baca lebih lajut »