Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengingatkan produksi sampah organik oleh masyarakat Bandung Raya untuk dikurangi guna mengantisipasi tempat pembungaan akhir ...
Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengingatkan produksi sampah organik oleh masyarakat Bandung Raya untuk dikurangi guna mengantisipasi tempat pembungaan akhir sampah Sarimukti yang diperkirakan penuh Provinsi Jawa Barat Herman Suyatman mengungkapkan langkah untuk mengurangi sampah organik itu bisa dilakukan dengan mengusahakan sampah makanan dapat dikelola dengan baik dan tidak dibuang hingga ke TPAS Sarimukti.
"Faktanya selama ini setiap rumah ada nasi berlebih, kalau dulu kan dimanfaatkan bisa dipoe , jadi punya budaya bagus, tidak ada sampah . Ini akan diedukasi lagi ditiadakan sampah atau minimalisasi agar beban TPAS berkurang signifikan," ujar Herman di Bandung, Minggu.Menurutnya, kemampuan TPPAS Sarimukti menampung sampah dari Bandung Raya, yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat diperkirakan hingga 2026.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jabar dianggap tak serius menangani masalah sampah di Bandung Raya yang dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah Sarimukti.Direktur Walhi Jabar Wahyudin Iwank mengatakan temuan Walhi di TPAS Sarimukti bertolak belakang dengan Instruksi Gubernur Jabar Nomor: 02/PBLS.04/DLH tentang Penanganan Sampah pada Masa Darurat dan Pasca Masa Darurat Sampah Bandung Raya yang melarang membuang sampah organik ke TPAS Sarimukti.
"Walhi menilai masalah sampah bukan hal prioritas yang mesti segera diselesaikan. Bahkan, adanya Instruksi Gubernur ini juga terkesan hanya sebatas gugur kewajiban pemerintah provinsi akan tanggungjawab dan kewenangannya atas adanya peringatan/teguran KLHK kepada Pemprov Jabar," ujar Wahyudin Iwank, Rabu .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Cara Ridwan Kamil Kurangi Emisi Karbon Kurangi Mobilitas PendudukRidwan Kamil memilik konsep pembatasan mobilitas penduduk untuk mengurangi emisi karbon di kota besar
Baca lebih lajut »
Pemprov Kalbar kurangi emisi karbon dengan gerakan tanam sayurPemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah mereka dengan menanam sayuran sebagai ...
Baca lebih lajut »
Pemprov Jabar Apresiasi TNI soal Program Citarum Harum, Klaim Bawa Dampak PositifPenanganan Sungai Citarum dinilai memerlukan kerja kolektif semua pihak untuk berkomitmen menjaga kebersihan lingkungan yang berada di DAS Citarum.
Baca lebih lajut »
Pemprov Jabar sebut Hari UMKM momentum penguatan digitalisasi UMKMPemerintah Provinsi Jawa Barat menyebutkan Hari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Nasional tiap tanggal 12 Agustus, menjadi momentum penguatan visi seluruh ...
Baca lebih lajut »
Pemprov-DPRD Jabar sepakati nota kesepakatan perubahan KUA-PPAS 2024Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin dan pimpinan DPRD Jabar menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan ...
Baca lebih lajut »
Pemprov Jabar Kukuhkan 52 Anggota Paskibraka, Tak Ada Aturan Lepas HijabJPNN.com : Pemprov Jabar pastikan tak ada aturan lepas hijab atau jilbab untuk anggota Paskibraka yang bertugas di HUT Ke-79 RI.
Baca lebih lajut »