Pemprov DKI Targetkan Pembebasan Lahan Penyambungan 10 Jalan Rampung Tahun 2023 | merdeka.com

Pemprov DKI Targetkan Pembebasan Lahan Penyambungan 10 Jalan Rampung Tahun 2023

Nantinya, Dinas Bina Marga DKI Jakarta akan melakukan pembebasan lahan di beberapa titik wilayah Ibu Kota.

"Ya kita mulai dari inventarisir. Mulai dari Pasar Minggu sejajar kereta api, Waru, Kelapa Gading, Bekasi Raya. Pokoknya yang di situ kami dorong untuk bisa mengatasi kemacetan," kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho. Hari menyebut, penyambungan jalan ini bisa mengurangi kemacetan 20 hingga 30 persen."Bisa 20 sampai 30 persen. Kan jadi lebar," tambah Hari.

Adapun hingga kini, kata Hari, pihaknya masih melakukan inventarisir sambil membebaskan lahan yang tidak berpenghuni.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

merdekadotcom /  🏆 36. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pemprov DKI Targetkan Pembebasan Lahan untuk Penyambungan Jalan Rampung di 2023 | merdeka.comHari mengungkapkan sejumlah warga yang tinggal di lahan 10 jalan yang bakal digabung itu beberapa diantaranya sudah diproses pembebasan lahannya. Namun, kata dia ada pula yang proses pembebasan lahannya masih bergulir.
Baca lebih lajut »

Pemprov DKI Targetkan Pembebasan untuk Sambung 10 Jalan Selesai 2023Sejumlah warga yang tinggal di lahan 10 jalan yang bakal digabung itu beberapa diantaranya sudah diproses pembebasan lahannya. Namun, kata dia ada pula yang proses pembebasan lahannya masih bergulir.
Baca lebih lajut »

Pemprov DKI Akan Terapkan Jalan Berbayar Elektronik, Berlaku Senin-MingguAdapun penerapan sistem ERP tercantum dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE).
Baca lebih lajut »

Siap-siap! Bakal Ada Jalan Berbayar di DKI Mulai Rp 5.000-19.000Pemprov DKI Jakarta berencana untuk menerapkan sistem jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP) dengan tarif sekitar Rp5.000-Rp19.000.
Baca lebih lajut »

DKI Jakarta Memberlakukan Kebijakan ERP, Masyarakat Harus Bayar Jika Melintasi 25 Ruas Jalan iniPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik
Baca lebih lajut »