Apa alasan Pemprov DKI ajukan banding atas putusan PTUN soal Kali Mampang?
Arsip foto - Petugas menggunakan alat berat saat mengeruk tanah dan lumpur di Kali Mampang, Jakarta, Senin . ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww.
"Banding kami ajukan karena dalam beberapa hal terdapat pertimbangan Majelis Hakim PTUN yang menurut kami kurang cermat, sehingga perlu di-review dalam proses banding," kata Kepala Biro Hukum Pemprov DKI, Yayan Yuhana, ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengajukan banding atas putusan PTUN Jakarta yang memerintahkan untuk melakukan pengerukan Kali Mampang setelah digugat sejumlah warga.
Tujuh penggugat yang kini menjadi terbanding itu adalah Tri Andarsanti Pursita, Jeanny Lamtiur Simanjuntak, Gunawan Wibisono, Yusnelly Suryadi D, Hj Shanty Widhiyanti SE, Virza Syafaat Sasmitawidjaja dan Indra.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wagub: Tak Mungkin Pemprov DKI Jakarta Wajibkan ASN Beli Tiket Formula EWagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria memastikan pihaknya tidak akan mewajibkan ASN di lingkungan Pemprov DKI untuk membeli tiket Formula E.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Janjikan Banyak Perubahan dalam Pengendalian Banjir Jakarta |Republika OnlineDKI Jakarta menggalakkan program drainase vertikal untuk pengendalian banjir
Baca lebih lajut »
Mantan Dirjen Bimas Hindu Gugat Presiden Jokowi ke PTUN JakartaTri Handoko Seto meminta PTUN untuk membatalkan keputusan Presiden Jokowi yang mencopotnya dari jabatan Mantan Dirjen Bimas Hindu.
Baca lebih lajut »
Anies Ajukan Banding atas Putusan PTUN Jakarta yang Wajibkan Keruk Kali Mampang sampai TuntasGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan banding atas putusan PTUN Jakarta yang mengabulkan sebagian gugatan tujuh warga korban banjir.
Baca lebih lajut »
Berstatus PPKM Level 2, Pemprov DKI Buka Opsi Belajar Tatap Muka Kembali 100%WAKIL Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan, pihaknya membuka opsi belajar tatap muka dikembalikan 100 persen setelah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) resmi dinyatakan turun ke level 2. Sumber:
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Tegaskan Tak Pernah Wajibkan ASN Beli Tiket Formula E | merdeka.comHingga saat ini belum ada informasi besaran harga tiket dan jumlah yang akan disebar untuk ajang Formula E Jakarta. Saat ini, pihak kontraktor ngebut mempersiapkan sirkuit untuk gelaran Formula E.
Baca lebih lajut »