Pemprov DKI Kalah Banding Gugatan Revisi UMP, Ini Respons Apindo

Sebelumnya, Pemprov DKI pada Agustus, mengajukan banding atas putusan PTUN terkait gugatan Apindo soal keputusan gubernur tentang revisi UMP yang diketok pada Juli 2022. Dalam banding itu, Pemprov DKI kalah.

WAKIL Ketua DPP Apindo DKI Jakarta Nurjaman lega atas putusan banding gugatan revisi UMP 2022 yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara .

"Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 12 Juli 2022 yang dimohonkan banding," bunyi putusan tersebut sebagaimana dikutip oleh Media Indonesia dari halaman resmi sistem informasi penelusuran perkara. Keputusan itu menyebutkan UMP DKI yang berlaku pada 2022 adalah sebesar Rp4.573.845 berdasarkan hasil sidang Dewan Pengupahan. Namun, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpendapat lain. Ia pun merevisi keputusan itu dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

PTUN Tolak Banding Pemprov DKI Soal Besaran UMP Era Anies |Republika OnlinePTUN memerintahkan Keputusan Gubernur soal UMP dicabut
Baca lebih lajut »

Pengadilan Tinggi Batalkan Putusan Anies Baswedan Soal UMP DKI 2022 Rp4,64 Juta | merdeka.comAdapun putusan PTUN Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT menyatakan membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP 2022 tertanggal 16 Desember 2021 yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Baca lebih lajut »

Soal UMP DKI, Heru Pilih Nurut Saran MendagriPemprov DKI diwajibkan untuk mencabut Kepgub Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021.
Baca lebih lajut »

Pj Gubernur DKI Siap Ikuti Putusan PTTUN soal UMP 2022 Rp 4,5 JutaPj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara soal putusan PTTUN yang menguatkan putusan PTUN Jakarta soal UMP DKI 2022 Rp 4,5 juta.
Baca lebih lajut »

Gugatan Anies Baswedan Tentang UMP DKI Kalah di Tingkat PTTUNPTTUN DKI memutuskan gugatan eks Gubernur Anies Baswedan soal Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 kalah di tingkat banding
Baca lebih lajut »