Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen mendukung pengembangan karir ASN perempuan melalui berbagai kebijakan, termasuk kuota untuk posisi strategis dan fleksibilitas jam kerja.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan terhadap perkembangan karier Aparatur Sipil Negara ( ASN ) terutama dari kalangan perempuan antara lain melalui pemberian kesempatan setara seperti dalam rekrutmen dan promosi jabatan. Pj. Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan telah menerapkan kuota bagi perempuan untuk mengakses posisi-posisi strategis di pemerintahan. Jumlah ASN Pemprov DKI Jakarta saat ini sebanyak 63.857 orang, yang mana 57 persen atau 36.
767 di antaranya adalah perempuan. Selain itu, dari 91 Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) sebanyak 24 orang atau 26 persen diduduki oleh ASN perempuan. Pemprov DKI juga memiliki kebijakan cuti melahirkan dan fleksibilitas jam kerja untuk perempuan yang menjadi ibu. Teguh menambahkan perempuan memiliki peran penting dalam berkontribusi bagi kemajuan pembangunan kota dan masyarakat Jakarta. Hal ini Teguh sampaikan dalam acara bertajuk 'Perempuan dan Ibu di Era Digital Menuju Jakarta Kota Global' yang berlangsung di Jakarta. Acara tersebut dihadiri Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Veronica Tan, dan Pimpinan Narasi TV Najwa Shihab
ASN Perempuan Pemerintah DKI Jakarta KUOTA Fleksibilitas Jam Kerja
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemprov DKI Jakarta Mitigasi Banjir Rob di Jakarta UtaraBanjir rob terjadi di beberapa wilayah Jakarta Utara, Pemprov DKI Jakarta melakukan upaya mitigasi dengan mengoptimalkan kinerja pompa, menyiagakan satgas, dan menurunkan pompa-pompa mobile.
Baca lebih lajut »
DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menyetujui Raperda RPJPD 2025-2045DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyetujui Raperda RPJPD 2025-2045 hasil evaluasi Kemendagri. Wakil Ketua DPRD Basri Baco mengatakan Raperda ini akan diserahkan kepada Pj Gubernur. Raperda ini selaras dengan RPJPN 2025-2045 dan telah ditindaklanjuti sebanyak 75 dari 76 catatan evaluasi Kemendagri.
Baca lebih lajut »
Anies Sebut Situasi Pilkada 2024 Tenang: yang Rame Itu SosmedMantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut berbicara mengenai situasi Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 ini
Baca lebih lajut »
DPRD Jakarta Kritik Sistem Rotasi ASN Pemprov: Banyak yang Ngeluh Ingin NaikBKD DKI Jakarta harusnya mengutamakan ASN yang sudah ada, daripada lakukan proses perekrutan kembali.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Jakarta Siap Berlakukan PPN 12 PersenPemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan siap menjalankan kebijakan pemerintah pusat terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Kepala Bapenda DKI Jakarta Lusiana Herawati mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan mengikuti aturan pemerintah pusat mengenai PPN 12 persen.
Baca lebih lajut »
Bersih-bersih APK, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Masa Tenang Pilkada Bebas Atribut KampanyeBerita Bersih-bersih APK, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Masa Tenang Pilkada Bebas Atribut Kampanye terbaru hari ini 2024-11-25 10:00:43 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »