Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus diaudit karena mengeluarkan atau menerbitkan izin persetujuan bangunan gedung (PBG) Kedutaan Besar India setinggi 18 lantai di Rasun
Sebab, proses perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI telah dianulir oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta . Kini, status hukumnya sedang proses banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
Di sekitar Kedutaan India, David mengatakan kalau tidak salah ada 5 gedung kedutaan lain yang ketinggiannya itu tidak sampai 8 lantai. Jadi, kata dia, harusnya bukan hanya warga yang ada di belakangnya saja diperhatikan, tapi perhatikan juga kedutaan lain itu."Karena pasti mereka ada kepentingan, kenapa mereka semua lantainya tidak ada yang saling meninggi atau lebih rendah sekali. Ya mungkin itu ada pertimbangan keamanan," ungkapnya.
"Bahwa Kedutaan India sudah menunjuk konsultan, konsultan inilah yang mengurus perizinannya. Jadi saya sangat menyayangkan konsultan dan Pemda DKI itu tidak mematuhi prosedur yang ada, bahkan terlihat ini ada manipulasi. Bahkan, RT tahun 2017 tidak mengetahui keberadaan 3 orang tersebut. Perlu kami tegaskan, RT pada waktu itu dan RT saat ini juga ikut menggugat karena mereka tidak dilibatkan baik 2017 maupun 2021.
Maka dari itu, David menambahkan saat ini status kasus ini masuk tahap banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Tentunya, ia berharap Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat memutuskan atau menguatkan putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Jika putusan Hakim PTUN Jakarta dikuatkan, kata dia, maka status izin pembangunan Gedung Kedutaan Besar India harus diulang lagi dari awal.
Jasa Marga menyampaikan permohonan maaf atas insiden pungutan liar yang dilakukan oleh seorang petugas keamanan Gerbang Tol Tomang, Jakarta Barat.25 pasangan bukan suami istri, yang disinyalir tengah berbuat mesum di siang bolong, di sebuah hotel di wilayah Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
Pembangunan Pembangunan Gedung Kedutaan Besar India Jakarta
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemprov DKI ingatkan sarana anak harus bebas dari politik praktisPemerintah Provinsi DKI Jakarta mengingatkan kepada pendukung masing-masing pasangan calon bahwasanya seluruh sarana ramah anak harus bebas dari kegiatan ...
Baca lebih lajut »
Legislator: Pemprov DKI harus dialog sebelum tetapkan UMP 2025Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Francine Widjojo mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebaiknya menggelar dialog secara tripartit (bersama tiga ...
Baca lebih lajut »
Dukung Perombakan Pejabat di Lingkungan Pemprov DKI, Pengamat: Tingkatkan Sinergitas Antar Birokrasi Dari DKI ke DKJPelantikan 305 pejabat di lingkungan Pemprov DKI oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi sudah melalui pertimbangan yang matang.
Baca lebih lajut »
Dukung Perombakan Pejabat di Lingkungan Pemprov DKI, Pengamat: Tingkatkan Sinergitas Antar Birokrasi Dari DKI ke DKJPerombakan secara besar-besaran memang perlu dilakukan guna meningkatkan sinergitas antar birokasi guna mendukung status Jakarta yang sedang transisi menjadi kota global.
Baca lebih lajut »
Perombakan Pejabat di Lingkungan Pemprov DKI, Pengamat: Tingkatkan Sinergitas Antar Birokrasi Dari DKI ke DKJBerita Perombakan Pejabat di Lingkungan Pemprov DKI, Pengamat: Tingkatkan Sinergitas Antar Birokrasi Dari DKI ke DKJ terbaru hari ini 2024-11-14 14:36:50 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
RK minta pendukungnya harus tetap semangat bila harus dua putaranCalon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) meminta kepada para pendukungnya untuk tetap semangat bila Pilkada Jakarta 2024 berlangsung dua ...
Baca lebih lajut »