PSBB tak selamanya bisa diterapkan. Masyarakat tak bisa terus berdiam di rumah lantaran berdampak cukup besar bagi para pekerja perusahaan dan buruh.
Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mulai menyusun strategi saat"Pemprov DKI Jakarta sudah harus siap dalam hal relaksasi PSBB. Dengan protokol kesehatan yang lebih ketat dibanding pada PSBB sekarang," ucap Jhonny saat dihubungi, Senin .Menurut dia, PSBB tak selamanya bisa diterapkan. Masyarakat tak bisa terus berdiam di rumah lantaran berdampak cukup besar bagi para pekerja perusahaan hingga buruh.
Sekretaris Komisi C ini menuturkan, dari sisi kesehatan memang Covid-19 perlu diantisipasi dan dicegah. Namun di satu sisi perekonomian juga tidak bisa dibiarkan jatuh.Ia pun tak yakin jika Pemprov DKI benar-benar menegakkan sanksi PSBB. Pasalnya di lapangan masih sangat banyak warga yang melanggar. "Kita juga sepakat bicara kesehatan, tapi sisi lain juga harus dipertimbangkan. Kenapa saya katakan ? Peningkatan di Jakarta ini artinya belum ada penurunan belum landai karena memang penegakan aturan itu tidak tegas. Nah kalau ekonomi gimana? Mau bangkrut kita ?" tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, akan ada relaksasi PSBB agar kegiatan perekonomian di masyarakat selama masa pandemi Covid-19 tetap berjalan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sedikit Masyarakat Lapor Kematian Selama PSBB, Pemprov DKI Akan Jemput BolaBanyak masyarakat di Jakarta tidak melaporkan kematian ke Dinas Dukcapil saat terjadi wabah Corona. Dukcapil akan jemput bola untuk mendata langsung.
Baca lebih lajut »
Pemprov Sebut Ada Perbedaan PSBB Malang Raya dengan Surabaya RayaPSBB Malang Raya berlaku hari ini. Pemprov Jawa Timur menyebut ada perbedaan antara PSBB Malang Raya dengan PSBB Surabaya. Apakah itu?
Baca lebih lajut »
Pemprov Jatim Berikan Bantuan Rp 58,9 M untuk PSBB Malang RayaBantuan itu terdiri dari lima jenis bantuan, salah satunya bantuan jaring pengaman sosial (JPS) sebesar Rp 42 miliar.
Baca lebih lajut »
PSBB Malang Raya Diterapkan, Pemprov Jatim Gelontor Bansos Rp 50,2 MiliarPemprov Jatim menggelontorkan dana Bansos Rp 50,2 miliar. Dana itu sebagai pendukung pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Malang Raya.
Baca lebih lajut »
Dana Cair, Bank DKI Imbau Pemegang KJP dan KJMU Patuhi PSBBPemprov DKI Jakarta kembali menyalurkan bantuan biaya pendidikan untuk warga Jakarta pemegang KJP Plus dan KJMU.
Baca lebih lajut »