Pemprov DKI Belum Bahas Teknologi ERP, Masih Fokus Regulasi | merdeka.com

Pemprov DKI Belum Bahas Teknologi ERP, Masih Fokus Regulasi

Reporter :Jakarta

"Kami belum masuk ke teknologi. Masih fokus pada penuntasan regulasi. Jadi kita berupaya menyelesaikan regulasi dalam bentuk peraturan daerah," kata Syafrin saat ditemui di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu . Sebelumnya, Syafrin mengungkapkan, pihaknya tengah fokus menyiapkan regulasi terkait penerapan Electronic Road Pricing agar tidak terkendala aspek legal saat jalan berbayar tersebut diterapkan. Maka dari itu, kata Syafrin, rencana detil terkait mekanisme dan teknologi ERP yang akan digunakan masih terus dibahas olehnya.Namun, Syafrin menjelaskan bahwa terdapat dua teknologi ERP yang kini digunakan negara-negara lain.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

merdekadotcom /  🏆 36. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Dishub DKI Jakarta Belum Bahas Teknologi untuk ERP, Masih Fokus RegulasiSyafrin berujar, regulasi tersebut masih dibahas bersama DPRD DKI Jakarta, tepatnya di Komisi B.
Baca lebih lajut »

Dishub DKI Belum Pikirkan Teknologi ERP, Sempat Gagal Lelang di Era Anies BaswedanPemprov DKI pernah gagal melakukan lelang tekonologi ERP pada 2018 sebab satu peserta lelang mengundurkan diri karena menganggap proyek tidak pasti.
Baca lebih lajut »

Bank DKI Gencarkan Kolaborasi dengan BUMD dan Pemprov DKIKolaborasi yang sebelumnya telah dilakukan seperti pembukaan rekening dan pembayaran gaji karyawan baru PAM Jaya, serta layanan pembayaran tagihan air PAM.
Baca lebih lajut »

Wacana ERP Banyak Ditolak, Ini Respons Dishub DKI JakartaPemprov DKI Jakarta berencana menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di beberapa ruas jalan Ibu Kota.
Baca lebih lajut »

Anak Buahnya Absen Bahas ERP, Heru Budi Minta DPRD DKI Jakarta Undang KembaliPj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono angkat suara terkait absennya Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta Sri Haryati dalam rapat Komisi B DPRD yang membahas jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
Baca lebih lajut »