Pemprov DKI Akan Tarik Raperda ERP dari DPRD | merdeka.com

Indonesia Berita Berita

Pemprov DKI Akan Tarik Raperda ERP dari DPRD | merdeka.com
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 merdekadotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 44 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 21%
  • Publisher: 51%

Pemprov DKI Akan Tarik Raperda ERP dari DPRD

mengaku akan menarik rancangan peraturan daerah Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik . Raperda tersebut juga mengatur tentang jalan berbayar atau Electronic Road Pricing .

"Ini akan kami bawa ke dewan karena Raperda ini sudah ada di DPRD, hak registrasinya ada di sana. Jadi kami akan koordinasi dengan dewan untuk dikembalikan ke Pemprov, setuju?" kata Syafrin saat menemui massa demo tolak ERP di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu kemarin.Syafrin juga memastikan ojek online tak terkena aturan jalan berbayar tersebut. Sebab, menurut Syafrin, ojol termasuk angkutan umum.

"Pemprov DKI masih fokus penuntasan regulasinya. Menapa regulasi dituntaskan terlebih dahulu? karena sejak 2007, 2010, 2015, ERP selalu gagal," tambah Syafrin.Sebelumnya, komunitas ojek online dari berbagai wilayah DKI Jakarta menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu . Dalam aksinya tersebut, mereka menolak kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing .Berdasarkan pantauan merdeka.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

merdekadotcom /  🏆 36. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Tuai Polemik, Rencana ERP Akan Dikaji Ulang Pemprov DKITuai Polemik, Rencana ERP Akan Dikaji Ulang Pemprov DKIPemprov DKI Jakarta berjanji bakal mengkaji ulang kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) usai diprotes pengemudi ojek online (ojol).
Baca lebih lajut »

Penerapan ERP Masih Digodok, Pemprov DKI Tampung Masukan MasyarakatPenerapan ERP Masih Digodok, Pemprov DKI Tampung Masukan MasyarakatPemerintah Provinsi DKI Jakarta masih terus menggodok kebijakan jalan berbayar Electronic Road Pricing (ERP). Karena hingga kini masih dalam tahap pengkajian. Pemerintah...
Baca lebih lajut »

Pemprov DKI Masih Kaji Penerapan ERP di Jakarta |Republika OnlinePemprov DKI Masih Kaji Penerapan ERP di Jakarta |Republika OnlinePj Heru Budi buka kesempatan bagi masyarakat memberi masukan terkait kebijakan ERP.
Baca lebih lajut »

Ojol Demo Tolak ERP, Pemprov DKI Bakal Tinjau Ulang Pembahasan Raperda Jalan Berbayar ElektronikOjol Demo Tolak ERP, Pemprov DKI Bakal Tinjau Ulang Pembahasan Raperda Jalan Berbayar ElektronikOjol Demo Tolak ERP, Pemprov DKI Bakal Tinjau Ulang Pembahasan Raperda Jalan Berbayar Elektronik TempoMetro
Baca lebih lajut »

Gelar Unjuk Rasa, Driver Ojol Minta Pemprov DKI Batalkan Penerapan ERP di JakartaGelar Unjuk Rasa, Driver Ojol Minta Pemprov DKI Batalkan Penerapan ERP di JakartaDengan membawa sejumlah spanduk tuntutan, ratusan pengemudi ojek online dari berbagai wilayah di Jabodetabek menggeruduk gedung Balai Kota DKI Jakarta...
Baca lebih lajut »

Didemo, Kadishub DKI Janjikan Tarik Raperda Soal ERP dari DPRD DKIDidemo, Kadishub DKI Janjikan Tarik Raperda Soal ERP dari DPRD DKISyafrin Liputo berjanji menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) dari DPRD DKI.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-25 21:59:12