Program penghapusan denda PBB berlaku mulai 15 September hingga 30 November 2022.
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Kota Surabaya melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya kembali menggulirkan program penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan . Program tersebut berlaku mulai 15 September hingga 30 November 2022.
Baca Juga Musdiq menjelaskan, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota Surabaya nomor 74 tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Denda Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Masyarakat dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Pahlawan. Musdiq mengajak masyarakat Surabaya yang memiliki tunggakan PBB untuk memanfaatkan program tersebut.
Musdiq mengatakan, bagi masyarakat Surabaya yang membayar pokok PBB, secara otomatis akan terhapus sanksi administrasinya. Ia memastikan cara pembayaran PBB di Surabaya pun cukup mudah. Ia melanjutkan, pembayaran PBB juga dapat dilakukan dengan mendatangi langsung kantor Bapenda. Selain itu, pembayaran juga dapat dilakukan melalui Kantor UPTB pelayanan pajak terdekat, mobil layanan pajak keliling dan bank yang bekerja sama dengan Pemkot Surabaya, yakni Bank Jatim, Bank Mandiri, dan Bank BNI.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Zelenskyy Diminta Sampaikan Pidato Sidang Umum PBB Lewat Video |Republika OnlineZelenskyy dijadwalkan berpidato dalam pertemuan tingkat tinggi pada 21 September.
Baca lebih lajut »
Kemlu RI Siapkan Langkah Jika Isu Papua Kembali Dibahas di Sidang PBB - Tribunnews.comTerkait isu HAM dalam sidang PBB selama ini justru lebih banyak terjadi saling tuding antara Amerika Serikat (AS) dengan sejumlah negara kontra AS
Baca lebih lajut »
Ukraina Desak PBB untuk Izinkan Volodymyr Zelensky Berbicara dengan Pemimpin Dunia Melalui Video - Pikiran-Rakyat.comDalam seminggu setelah invasi Rusia 24 Februari ke Ukraina, hampir tiga perempat dari Majelis Umum memilih untuk menegur Moskow
Baca lebih lajut »
Dirjen WHO: Akhir Pandemi COVID-19 Sudah di Depan MataIni penilaian paling optimistis sejak PBB menerapkan pandemi COVID-19 pada Maret 2020
Baca lebih lajut »
Rakyat Afghanistan Terjebak Krisis HAM Tanpa Jalan KeluarSeorang pakar PBB memperingatkan rakyat Afghanistan terjebak krisis HAM, dan dunia tampaknya tidak berdaya untuk mengatasinya. Pelapor khusus HAM di Afghanistan telah menyerahkan laporan pertamanya ke Dewan HAM PBB sejak menduduki jabatannya tahun lalu pasca Taliban kembali berkuasa di Afghanistan.
Baca lebih lajut »