'PSBB itu 'lock down' atau menutup total. Kami hanya melakukan pengetatan pengawasan aktivitas masyarakat di kawasan yang masuk zona merah,' kata Wali Kota Palangka Raya. COVID19
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin bersama Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto .
Palangka Raya - Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah belum memilih opsi pembatasan sosial berskala besar untuk menangani penyebaran COVID-19.atau menutup total. Kami hanya melakukan pengetatan pengawasan aktivitas masyarakat di kawasan yang masuk zona merah. Namun keputusan finalnya secara teknis dan rincinya Rabu nanti," kata Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, Senin.
"Pengetatan kawasan zona merah, perketatan itu kita tidak menutup, tidak melarang tetapi aktivitas masyarakat harus ada dasar dan tujuannya. Kalau tidak jelas misalkan nongkrong disuruh pulang. Jadi seperti itu. Kalau mau belanja tidak semua ditutup, tetapi kalau belanja harus jelas kemana tujuan belanja dan kalau sudah selesai langsung pulang," katanya.
"Keputusan pengetatan kawasan di kelurahan yang masuk zona merah finalnya hari Rabu nanti kita umumkan. Nanti ada target dan capaian serta program kerja jelas saat ini dilaksanakan," kata Fairid.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemkot Belum Berencana Perpanjang PSBB di Tangerang |Republika OnlinePemkot berikan bantuan warga terdampak yang belum mendapatkan.
Baca lebih lajut »
Pemkot Makassar Tutup Paksa 11 Lokasi Usaha Langgar PSBBDI hari kedua pelaksanan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ti, penegak aturan PSBB menutup 11 lokasi usaha yang melanggar aturan.
Baca lebih lajut »
Pemkot Surabaya Diminta Masif Sosalisasikan PSBB |Republika OnlineKetua DPRD meminta Pemkot Surabaya masif mensosialisasikan PSBB.
Baca lebih lajut »
Agar Disiplin, Pemkot Tangsel Siapkan Sanksi bagi Pelanggar PSBBAda beberapa jenis sanksi yang sedang dibuat. Di antaranya, orang yang melanggar diwajibkan membuat surat pernyataan. Tugas ini akan dilakukan oleh Gugus Tingkat Kecamatan hingga RT/RW.
Baca lebih lajut »
Pemkot Tangerang: Warga Bisa Berobat Pakai BPJS |Republika OnlineRSUD Kota Tangerang saat ini hanya khusus melayani pasien Covid-19.
Baca lebih lajut »
Cegah Covid-19, Pemkot Bengkulu Larang Penjualan Takjil di Tempat TerbukaSejumlah tempat yang selama ini menjadi lokasi berjualan takjil setiap bulan Ramadan di daerah ini, pada awal puasa terlihat sepi.
Baca lebih lajut »