Pemerintah Kota Depok mengakui adanya kemungkinan tak akuratnya data penerima dana bansos.
Kepala Dinas Sosial Pemkot Depok Usman Haliyana menjelaskan, pihaknya hanya sanggup mengandalkan usulan RT/RW terkait jumlah kepala keluarga penerima bansos."Kenyataannya, di bawah kan. Itu yang jadi masalah sedangkan kami kan tidak ada waktu untuk verifikasi lapangan, apalagi kita kemarin mau PSBB," jelas Usman kepada Kompas.com, Senin .Saat ini, usulan KK penerima bansos yang diajukan unsur RT/RW merupakan bagian dari pengumpulan data penerima bantuan non-DTKS .
Ini merupakan instruksi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Usman, untuk menghimpun data keluarga terdampak PSBB non-DTKS, dengan ketentuan garis besar merupakan buruh harian lepas, baik di bidang pertanian, UMKM, perhubungan, dan lain-lain. Setiap KK yang disetujui menerima bansos dari Pemkot Depok berhak atas uang tunai Rp 250.000 per dua pekan.
Usman mengatakan, dalam menyeleksi KK untuk disetujui menerima bansos, pihaknya hanya dapat memverifikasi data secara keabsahan administratif.Maka, ia tak bisa menggaransi bahwa KK yang diusulkan menerima bansos betul-betul layak menerimanya, karena hal itu membutuhkan verifikasi langsung di lapangan.
"Kami hanya bisa verifikasi data saja, verifikasi lapangan mah tidak ada waktu, tidak keburu. Melalui NIK, kami telusuri ganda atau tidak," jelas dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sejumlah Ketua RT di Depok Disebut Sunat Bansos karena Data Pemkot Tak AkuratRoy Pangharapan mengatakan, beberapa ketua RT memotong sebagian nominal bantuan sosial untuk dihimpun dan diberikan ke warganya yang 'lebih' berhak.
Baca lebih lajut »
Respons Pemkot Depok-Bogor soal KRL Tetap Beroperasi saat PSBBUsulan pemerintah Bodebek agar KRL setop operasi selama PSBB kandas ditolak Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sejumlah kepala daerah Bodebek angkat bicara.
Baca lebih lajut »
Pemkot Depok Rilis Sembilan RS Rujukan Covid-19Total tempat tidur yang disiapkan sebanyak 219 unit.
Baca lebih lajut »
Pemkot Depok investigasi adanya pemotongan bansos terdampak COVID-19Pemotongan dana bansos jaring pengaman sosial PSBB Kota Depok diduga dilakukan oknum ketua RT. Dana bansos warga terdampak COVID-19 seharusnya Rp250.000 per KK. Tapi, warga mendapatkan Rp225.000, sedangkan Rp25.000 dipotong per KK oleh oknum ketua RT.
Baca lebih lajut »
Pemkot Depok Investigasi Dugaan Pemotongan Dana Bansos Covid-19Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat tengah melakukan investigasi terkait adanya dugaan pemotongan dana bansos bagi warga terdampak Covid-19.
Baca lebih lajut »
Dana Bansos COVID-19 Disunat RT, Pemkot Depok Lakukan InvestigasiPemerintah Kota Depok menyelidiki adanya dugaan pemotongan dana bansos jaring pengaman sosial (JPS) untuk warga terdampak COVID-19. BansosCorona PemkotDepok
Baca lebih lajut »