Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten terluas di Pulau Jawa dan Bali.
REPUBLIKA.CO.ID,SUKABUMI -- Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat belum berencana menerapkan pembatasan sosial berskala besar karena beberapa faktor, yang salah satunya adalah soal luas wilayah. "Akan sulit melakukan PSBB di Kabupaten Sukabumi karena terganjal oleh luas wilayah," kata Bupati Sukabumi Marwan Hamami di Sukabumi, Rabu .
Dia menambahkan, banyak pemikiran dan kebijakan yang harus dicermati jika upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan cara pembatasan sosial seperti itu dilakukan. Sebab dampak dari pemberlakuan PSBB ini akan besar, apalagi Kabupaten Sukabumi sangat luas harus membutuhkan berbagai pertimbangan, belum lagi ditambah banyaknya titik perbatasan dengan daerah lain seperti Kota Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciajur dan Provinsi Banten.
Pihaknya juga tidak ingin membuat kebijakan yang sembarangan jika dampaknya bisa menambah permasalahan baru. "Namun demikian, meskipun tidak melaksanakan PSBB, upaya pemutusan mata rantai tetap dilakukan seperti melakukan langkah preventif mengurangi jumlah pemudik yang masuk ke Kabupaten Sukabumi seperti dari arah Bogor, Cianjur maupun Banten dengan memperketat daerah perbatasan," tambahnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemkab Sukabumi belum berencana lakukan PSBBPemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat belum berencana menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) karena beberapa faktor, yang salah satunya ...
Baca lebih lajut »
Pemkab Sleman Imbau Donatur tak Bagi Bantuan di Jalan |Republika OnlinePembagian bantuan di jalan diusahakan tidak menimbulkan kerumunan.
Baca lebih lajut »
Pemkab Sidoarjo segera Berlakukan PSBBPemkab Sidoarjo hingga saat ini belum memutuskan wilayah mana yang akan diberlakukan PSBB.
Baca lebih lajut »
Kritik Pemkab Konut Tersebar, Legislator Jadi Tersangka ITEPenetapan tersangka dinilai jadi preseden buruk demokrasi. Keberadaan UU ITE dianggap membatasi ruang kritis kepada pemerintah.
Baca lebih lajut »
Pemkab Gianyar Siapkan Lokasi Karantina Pekerja MigranLangkah yang diambil Pemkab Gianyar ini merupakan antisipasi membeludaknya kedatangan PMI.
Baca lebih lajut »
Pemkab Bogor Anggarkan Rp188,9 Miliar untuk Bansos Covid-19'Bantuannya tidak dalam bentuk uang, tapi berupa beras. Masing-masing RTM mendapatkan 30 kilogram beras.'
Baca lebih lajut »