Pengolahan air WKO untuk air minum di Miri bisa dilaksanakan, tetapi dengan investasi tinggi, sehingga tidak memungkinkan pelanggan bisa membayar langganan air melalui PDAM.
Pemerintah Kabupaten Sragen belum menemukan strategi untuk pemenuhan kebutuhan air minum di 10 desa di wilayah Kecamatan Miri, Sragen.
Dia menyampaikan warga di Kecamatan Miri ekonominya cukup rendah dan tidak memungkinkan untuk pelayanan PDAM dengan beban biaya tinggi.Dia mengatakan masyarakat Miri hanya bisa memanfaatkan air WKO untuk kebutuhan air bersih, yakni untuk mandi, cuci, dan kakus. Aris menjelaskan meskipun ada bantuan investasi pengolahan air WKO dari pemerintah pusat pun, ujar dia, beban penggunaan air di tingkat konsumen tetap tinggi.
“Di Gilirejo Baru ada pengolahan air WKO dari Baznas [Badan Amil Zakat Nasional] Sragen tetapi hanya untuk MCK saja dan tidak bisa digunakan untuk air minum karena bakterinya tinggi,” ujarnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
3 Tahun Gedung SDN Rusak, Pemkab Ponorogo Carikan Dana untuk PerbaikanPemkab Ponorogo upayakan perbaikan gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Gelangkulon, Kecamatan Sampung, yang sudah rusak selama tiga tahun terakhir.
Baca lebih lajut »
DPRD Karanganyar Minta Pemkab Lakukan Ini untuk Koperasi yang Mati SuriBanyaknya kopersi di Karanganyar yang mati suri disebabkan ketidakmampuan manajerial pengelola dan anggotanya. DPRD KAranganyar meminta Pemkab lakukan pendampingan.
Baca lebih lajut »
Naik Tingkat, Pemkab Serang Raih Penghargaan KLA Madya |Republika OnlineBupati berterima kasih ke semua pihak yang mewujudkan Serang Kabupaten Layak Anak
Baca lebih lajut »
Pemkab Kediri akan Tuntaskan Perbaikan Jalan Rusak |Republika OnlinePerbaikan jalan jadi salah satu program prioritas Pemkab Kediri
Baca lebih lajut »
Susun P-APBD, Pemkab Serahkan Dokumen Perubahan Anggaran ke Dewan Hari IniMendekati peghujung Juli, proses penyusunan APBD Perubahan (P-APBD) 2022 terus dikebut. Sesuai rencana, hari ini dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS ) akan dikirim ke DPRD.
Baca lebih lajut »
Kalau Tak Serius, Dewan Minta Pemkab Loteng Tinjau Ulang Izin InvestorPersoalan sengketa lahan di Pantai Areguling di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah kembali mencuat. Anggota dewan menilai, kasus itu sudah lama terjadi antara warga dengan investor.
Baca lebih lajut »