Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama DPRD setempat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penandatanganan komitmen pencegahan antikorupsi ...
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi memberikan cenderamata ke Anggota KPK RI Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Irawati saat kegiatan di Lamongan, Jawa Timur, Senin . ANTARA/Ali Khakim
Pada tahun 2023 dan 2024 laporan LHKPN eksekutif dan legislatif di Lamongan telah 100 persen dan diumumkan lengkap., indeks kepuasan masyarakat sebesar 84,98, SAKIP Pemerintah Kabupaten Lamonganenam kali berturut-turut, Opini BPK Pemkab Lamongan WTP enam kali berturut-turut. dalam manajemen pemerintahan, sebagai tolak ukur komitmen dalam pencegahan korupsi. MCP Kabupaten Lamongan sepanjang tahun 2018-2024 dinamis.
Sementara itu Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Irawati menekankan pentingnya penguatan program sinergi pemberantasan korupsi antara eksekutif dan legislatif.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
![[FULL] Jubir KPK Ungkap Kronologi Penangkapan Pegawai KPK Gadungan, Peras Pemkab Bogor Rp300 Juta!](https://i.headtopics.com/images/2024/7/26/kompastv/full-jubir-kpk-ungkap-kronologi-penangkapan-pegawa-full-jubir-kpk-ungkap-kronologi-penangkapan-pegawa-64DC95670C4AFAAA973970953686E4A8.webp?w=640)
[FULL] Jubir KPK Ungkap Kronologi Penangkapan Pegawai KPK Gadungan, Peras Pemkab Bogor Rp300 Juta!Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengungkap kronologi penangkapan pegawai KPK gadungan bernama Yusup Sulaeman yang diduga memeras pejabat.
Baca lebih lajut »
Alasan Pemkab Pangkep Minta 35 Anggota DPRD Kembalikan Pin Emas 5 GramPemkab Pangkep meminta 35 anggota DPRD Kabupaten Pangkep Periode 2019-2024 mengembalikan atribut pin emas. Ini alasan Pemkab.
Baca lebih lajut »
KPK Cecar Bendahara PDIP Lamongan soal Dana HibahBendahara DPC PDIP Lamongan, Fujika Senna Oktavia yang juga istri Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Kusnadi telah diperiksa tim
Baca lebih lajut »
Kasus Korupsi Alokasi Dana Hibah Jawa Timur, KPK Periksa Bendahara DPC PDIP Lamongan FujikaTessa belum bisa memastikan soal kemungkinan adanya aliran dana ke PDIP lantaran posisi Fujika sebagai bendahara partai.
Baca lebih lajut »
DPRD DKI Jangan Terjadi Kekosongan dalam Masa Tugas 2024-2029WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin memimpin rapat badan musyawarah Bamus DPRD bersama eksekutif
Baca lebih lajut »
KPK Soroti Nilai Belanja Pegawai Terlalu Tinggi di Pemkab Lombok TengahKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti nilai belanja pegawai yang tinggi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Baca lebih lajut »