Meski dilakukan dalam cita-cita pemerataan nasional, mega proyek pemindahan IKN Indonesia memiliki konsekuensi dampak ekosistem dan lingkungan. Paradigma etika pembangunan menjadi penting untuk mencapai pembangunan yang berkeadilan sosial dan ekologis.
Hamparan lahan hutan tanaman industri yang dikelola oleh PT ITCI Hutani Manunggal di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara , Kalimantan Timur , Rabu . Pemerintah berencana membangun ibu kota baru di kawasan tersebut.
“… ada risikonya dari situ, tapi kita tahu kita ingin pemerataan bukan Jawa-sentris tapi Indonesia-sentris,", 02/03/2022,"Pemindahan Ibu Kota Negara: Gagasan Soekarno, Mimpi Soeharto, dan Upaya Jokowi"). Berangkat dari alasan tersebut pula, IKN baru nantinya dinamakan Nusantara – sebagai representasi keseluruhan cakupan wilayah Indonesia.
Pada Februari 2022, sebanyak 45 tokoh menggalang petisi di change.org untuk menolak pemindahan IKN. Di antara tokoh tersebut terdapat pula ekonom Faisal Basri, Guru Besar Ekonomi Sri Edi Swasono, dan mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas. Argumen utama mereka adalah pemindahan IKN pada masa pandemi Covid-19 akan berpotensi menyebabkan gangguan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .
Dengan persoalan-persoalan demikian, etika pembangunan menjadi unsur yang penting untuk diperhatikan sekaligus dijadikan acuan. Dalam proses pemindahan dan pembangunan IKN baru, etika pembangunan dapat menjadi sarana refleksi yang konstruktif dan acuan esensial bagi pengambilan kebijakan yang lebih berkeadilan bagi komponen-komponen terkait.Berangkat dari struktur katanya, etika pembangunan terdiri atas dua konsep yang masing-masing telah memperoleh fokus pembahasannya tersendiri.
pada 1995, metode ini mengacu pada partisipasi dominan negara sebagai aktor politik yang menggunakan kekuatan dan kekuasaanya secara optimal untuk mencapai tujuan dari pencapaian pembangunan. Melalui metode ini, negara harus memfokuskan pembangunan pada segelintir elit yang hadir dalam wujud teknokrat maupun birokrat, menjadi sosok yang kuat, dan tegas. Perlu dibangun pula kedekatan dengan pihak swasta dan keterlibatan aktif dalam pasar.
Dalam model pembangunan demikian, diutarakan oleh Budi Winarno, konflik sosial dan politik bukanlah tidak ada. Kehadirannya tetap ada sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang tercipta dalam upaya pembangunan, namun terus ditekan melalui dominasi negara dan kekuatan militer. Akhirnya, ketegangan tersebut menjadi masalah laten yang tidak kunjung terkelola. Sikap demikian jelas merupakan paradigma yang berlawanan dengan etika pembangunan.
Penajam Paser Utara Kutai Kartanegara Ibu Kota Baru Ibu Kota Baru Indonesia Dampak Ekonomi Pemindahan Ibu Kota Aturan Pemindahan Ibu Kota Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Alasan Pemindahan Ibu Kota Ibu Kota Negara Baru IKN Pemindahan Ibu Kota Ibu Kota Negara IKN Nusantara UU Ibu Kota Negara UU IKN Regulasi IKN
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menteri Hukum Ungkap Kapan Prabowo akan Teken Keppres Pemindahan Ibu KotaMenteri Hukum memastikan Jakarta masih berstatus ibu kota negara sebelum Prabowo menandatangani Keppres Pemindahan Ibu Kota.
Baca lebih lajut »
Pemindahan ke IKN Tinggal Tunggu Keppres Prabowo, Pemerintah: Ibu Kota Negara Masih di Jakarta'(Ibu Kota) masih di Jakarta....'
Baca lebih lajut »
Menteri Hukum Ibu Kota Indonesia Masih JakartaPemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden Keppres tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara IKN terlebih dahulu
Baca lebih lajut »
Menkum RI tegaskan ibu kota masih di Daerah Khusus Ibu Kota JakartaMenteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menegaskan kembali bahwa ibu kota negara Indonesia saat ini masih berkedudukan di Daerah Khusus Ibu Kota ...
Baca lebih lajut »
Istana: Prabowo Berkantor di Ibu Kota Nusantara setelah IKN Perankan Fungsi Ibu Kota PolitikPresiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik
Baca lebih lajut »
PKS Usulkan Ada Tenggat Waktu untuk Prabowo Teken Keppres Pemindahan Ibu KotaDalam pandangan mini Fraksi PKS, Anis menuturkan, ketidakpastian hukum mengenai status Jakarta dapat diatasi dengan menetapkan tenggat waktu penerbitan Keppres.
Baca lebih lajut »