Elon Musk, seorang pejabat AS yang baru saja terpilih, membuat pernyataan yang menghasut dan menyarankan agar pemerintah Inggris digulingkan. Ed Davey, pemimpin Partai Demokrat Liberal, mengecam kritik Musk terhadap Inggris dan mendesak pemerintah Inggris untuk memanggil duta besar AS.
Pemimpin Partai Demokrat Liberal pada Senin mendesak pemerintah Inggris untuk memanggil duta besar AS untuk meminta penjelasan setelah Elon Musk , seorang pejabat AS yang baru saja terpilih, membuat pernyataan yang menghasut dan menyarankan agar pemerintah Inggris digulingkan, Anadolu melaporkan. Ed Davey mengecam kritik Musk terhadap Inggris, menuduh miliarder teknologi itu merusak demokrasi Inggris.
'Orang-orang sudah muak dengan Elon Musk yang mencampuri demokrasi negara kita ketika dia jelas-jelas tidak tahu apa-apa tentang Inggris,' kata Davey. Pernyataan tersebut menyusul ketegangan selama berbulan-bulan antara Musk dan para pejabat Inggris, yang dimulai pada musim panas lalu ketika Musk mengklaim bahwa 'perang saudara tidak dapat dihindari' di Inggris. Komentarnya muncul setelah kerusuhan ekstrem kanan yang dipicu oleh penikaman terhadap 3 anak kecil di Southport pada 29 Juli. Informasi yang salah menyebar dan dipicu oleh akun-akun sayap kanan di media sosial, termasuk klaim palsu bahwa tersangka adalah seorang pencari suaka Muslim, memperparah kerusuhan. Di X, platform media sosial milik Musk, Davey memposting: 'Saatnya memanggil duta besar AS untuk menanyakan mengapa seorang pejabat AS yang baru saja menjabat menyarankan agar pemerintah Inggris digulingkan.' Sebelumnya pada Senin, Musk telah melakukan jajak pendapat di X yang menanyakan kepada para pengguna apakah AS harus 'membebaskan rakyat Inggris dari pemerintahan tirani mereka.' Jajak pendapat tersebut mengumpulkan hampir 750.000 suara, dengan 61% menjawab 'Ya.' Davey mencirikan retorika Musk sebagai 'berbahaya dan tidak bertanggung jawab,' dan lebih lanjut menyatakan bahwa hal itu adalah 'bukti bahwa Inggris tidak dapat bergantung pada pemerintahan Trump.' 'Adalah kepentingan nasional kita untuk membangun kembali hubungan perdagangan dan keamanan dengan sekutu-sekutu kita di Erop
ELON MUSK DEMOKRASI GOVENMENT UK AS
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Usai Kalah dari Trump, Biden dan Harris Dorong Donatur Partai Demokrat untuk Tetap Aktif dalam PolitikPresiden Amerika Serikat Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris pada Minggu (15/12) berterima kasih kepada para donatur besar Partai Demokrat yang telah mengumpulkan dana dalam jumlah yang memecahkan rekor pada pemilu bulan lalu, di mana Harris kalah dari Presiden-terpilih Donald Trump. Baik...
Baca lebih lajut »
Partai Demokrat Akan Kajikan Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRDSekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyatakan partainya akan mengkaji wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD, bukan melalui pemilihan langsung seperti dalam Pilkada 2024. Selain itu, Partai Demokrat akan berkomunikasi dengan partai lain di koalisi pemerintahan serta mendengarkan aspirasi masyarakat. Keputusan akhir mengenai wacana ini akan bergantung kepada pimpinan partai.
Baca lebih lajut »
Partai Demokrat Bersikap Fleksibel dan Tetap DemokratisPartai Demokrat menyatakan akan berkomunikasi dengan partai lain di Koalisi Indonesia Maju dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Mereka akan tetap menjaga demokrasi dengan mempertimbangkan pro dan kontra dari berbagai kebijakan. Partai ini juga tidak mengambil sikap terhadap urusan internal PDIP dan menunggu pengajuan dari pemerintah terkait usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Baca lebih lajut »
Partai Demokrat Ancam Pemakzulan Perdana Menteri Han Jika Tak Segerakan RUU Penyelidikan Presiden YoonPartai Demokrat Korea Selatan mengancam akan memakzulkan Perdana Menteri Han Duck-soo jika dia gagal mendekalarasikan RUU untuk penyelidikan Presiden Yoon Suk Yeol atas pemberlakukan darurat militer.
Baca lebih lajut »
Partai Demokrat Dukung Kenaikan PPN 12 PersenPartai Demokrat menyatakan dukungannya terhadap kenaikan PPN menjadi 12 persen yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2025. Partai Demokrat mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menerapkan PPN 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah.
Baca lebih lajut »
Partai Demokrat Hormati Putusan MK yang Hapus Ambang Batas Pencalonan PresidenPartai Demokrat mengungkapkan harapannya agar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dapat berkontribusi pada perkembangan demokrasi Indonesia. Mereka menekankan komitmen untuk terus berkontribusi dan berjuang bersama rakyat dalam menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi. Partai Demokrat menghormati putusan MK karena bersifat final dan mengikat serta menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan seluruh elemen masyarakat untuk menghormati produk hukum dari lembaga peradilan.
Baca lebih lajut »