Pemilu 2024: Aturan keterwakilan perempuan 'tak kunjung direvisi', koalisi sebut ‘KPU lebih tunduk pada partai politik dibandingkan aspirasi publik’.
Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
Ini berbeda dengan peraturan KPU sebelumnya, di mana berlaku pembulatan ke atas sehingga dalam kasus tadi, keterwakilan perempuan semestinya bisa menjadi minimal tiga orang. Namun substansi yang tercantum dalam aturan yang disahkan berbunyi sebaliknya. Belum jelas bagaimana akhirnya klausul tersebut muncul, pada saat UU Pemilu yang menjadi cantolannya tidak berubah sama sekali.
Dihubungi terpisah, Komisioner KPU Idham Holik mengatakan ketentuan soal pembulatan ke bawah itu muncul karena “memang yang namanya perkalian persentasi semuanya kan harus dibulatkan”.Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan oleh aliansi ini, pembulatan desimal ini ternyata berpotensi memengaruhi ribuan politisi perempuan yang hendak mencalonkan diri.
“Perempuan yang seharusnya bisa berkompetisi pada 2024 lalu tidak mendapatkan tiket itu, karena keterwakilan perempuan didistorsi dan dieliminasi oleh ketentuan itu,” kata Titi. Dengan ketentuan keterwakilan minimal 30% dalam tahap pendaftaran itu pun, Titi mengatakan jumlah perempuan yang berhasil menduduki kursi legislatif belum pernah mencapai 30%. Padahal jumlah pemilih perempuan dalam setiap pemilu tidak pernah kurang dari 49%.Politisi perempuan dari Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mengatakan dalam konteks saat ini, politisi perempuan masih menghadapi tantangan-tantangan yang berpotensi meredam upaya mereka untuk mencalonkan diri.
Apabila rekomendasi itu tidak diterbitkan dalam batas waktu yang ditentukan, mereka akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung. “Contoh seperti [aturan] ini, dengan kurangnya anggota perempuan di Komisi II, apalagi di tingkat pimpinan, kalau misalkan enggak punya sosok yang kuat di partainya masing-masing, sudah pasti tidak bisa memengaruhi keputusan,” kata Rahayu.
“Juga isu politik yang dinilai maskulin pun perlu ada perspektif perempuan dalam kepemimpinan. Kebijakan apapun perlu perspektif perempuan, termasuk masalah lingkungan hidup, karena perempuan bsia melihat permasalahannya lebih detil karena mereka berhubungan langsung dengan level mikro,” jelas Diah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPP PDIP Sebut Jelang Pemilu 2024, Gibran Bak Gula Dikerubungi SemutDPP PDIP Sebut Gibran Rakabuming Raka bak gula yang dikerubungi semut menjelang Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
Hasto PDIP: Sering Terjadi Dansa-dansa PolitikJelang Pemilu 2024Usai bertemu Gibran Rakabuming, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan kerap terjadi dansa-dansa politik menjelang Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
Gabung PSI, Helmy Yahya dan Irma Hutabarat Siap Nyaleg pada Pemilu 2024Helmy Yahya dan aktivis perempuan Irma Hutabarat resmi bergabung sebagai kader PSI. Mereka juga bersiap untuk mencalonkan diri sebagai caleg untuk DPR RI.
Baca lebih lajut »
Pemilu 2024: Jumlah Pemilih di Kabupaten Bogor Bertambah 500 Ribu OrangJumlah pemilih di Kabupaten Bogor dipastikan akan meningkat sebanyak 500 ribu orang pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Baca lebih lajut »
Pimpinan Purnawirawan TNI-Polri Temui Jokowi di Istana, Tegaskan Netral di Pemilu 2024Jajaran petinggi organisasi purnawirawan menegaskan netralitas menjelang Pemilu dan Pilpres 2024 yang mereka sampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo di Istana Presiden.
Baca lebih lajut »
Pengamat Prediksi Suara PAN di Pemilu 2024 MeningkatPengamat Politik Dedi Kurnia Syah memprediksi suara Partai Amanat Nasional (PAN) di Pemilu 2024 akan meningkat secara signifikan. Pengamat Politik Dedi Kurnia Syah...
Baca lebih lajut »