Perbaikan tata kelola sekaligus transparansi data tentang sawit akan berdampak baik bagi ekonomi dan lingkungan.
JAKARTA, KOMPAS – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dipandang perlu mempermanenkan kebijakan penghentian pemberian izin atau moratorium perkebunan kelapa sawit yang dicetuskan pemerintah Joko Widodo.
“Moratorium sawit sangat penting karena mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kami menyarankan agar Presiden Prabowo bisa memperpanjang atau membuat peraturan presiden baru untuk dilakukan moratorium sawit secara permanen,” kata Direktur Sawit Watch Achmad Surambo.Hutan yang mulai diganti dengan tanaman sawit di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Oktober 2021.
Sementara berdasarkan pemutakhiran data dari Badan Informasi Geospasial dan Kementerian Pertanian pada 2023, luas perkebunan sawit di Indonesia telah mencapai 17,3 juta hektar. Artinya, luas perkebunan sawit di Indonesia hampir mencapai batas atas.“Sebagian dari lahan sawit eksisting tidak dapat diperluas karena lokasinya berada di wilayah dengan variabel pembatas seperti kawasan konservasi. Kondisi ini juga harus menjadi pertimbangan dalam perencanaan tata kelola sawit agar berkelanjutan.
“Di samping komitmen iklim, kebijakan moratorium akan menjamin generasi di bawah kita akan mendapat lingkungan yang baik dan sehat agar bisa hidup secara layak. Pada akhirnya, moratorium serta perbaikan tata kelola harus dibaca satu napas dan tidak bisa dipisahkan,” katanya. Guna mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki tata kelola sawit, Koalisi Moratorium Sawit mendesak pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan penghentian pemberian izin dalam perspektif ekonomi dan daya dukung daya tampung lingkungan hidup.
Ketua Yayasan Lokahita Jesika Taradini mengatakan, dari hasil penghitungan dan analisis Lokahita, nilai batas atas tutupan perkebunan sawit berdasarkan perspektif daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Indonesia mencapai 18,15 juta hektar.
Moratorium Sawit Sdgs SDG16-Perdamaian Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bahlil Ungkap Alasan Luhut Masuk Dalam Pemerintahan ke Pemerintahan Prabowo-GibranJPNN.com : Ketum Golkar Bahlil Lahadalia mengungkap alasan Luhut Binsar Pandjaitan masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca lebih lajut »
Proyek Food Estate Berlanjut di Pemerintahan Prabowo, Walhi: Warisan Buruk Pemerintahan JokowiProyek food estate yang dipelopori di masa pemerintahan Jokowi, tetap dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca lebih lajut »
Pemerintahan Prabowo Perlu Terapkan Strategi Jitu Capai Swasembada EnergiPemerintah juga diminta untuk mencari sumber bahan bakar pengganti atau substitusi dari sumber energi fosil yakni dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan
Baca lebih lajut »
Pemerintahan Prabowo Perlu Antisipasi Dinamika Indo-Pasifik, Menurut Pengamat UGMPengamat ketahanan nasional dari UGM Prof Armaidy Armawi mengatakan pemerintahan Prabowo Subianto perlu mengantisipasi dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik.
Baca lebih lajut »
Lab 45: Reformasi pertahanan perlu jadi prioritas pemerintahan PrabowoKepala Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45) Jaleswari Pramodhawardani berpendapat reformasi pertahanan masih perlu menjadi prioritas pemerintahan Prabowo ...
Baca lebih lajut »
Survei ”Kompas”: Modal Sosial Pemerintahan Baru Prabowo-GibranCitra positif terhadap pemerintahan mendatang menjadi modal politik bagi keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca lebih lajut »