PP tersebut menyebutkan penentuan batas maksimal kandungan gula garam dan lemak mempertimbangkan kajian risiko serta standar internasional
No.28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada 26 Juli, guna menjawab sejumlah tantangan kesehatan, salah satunya kandungan, yang menjadi salah satu penyebab kematian terbesar secara global serta di Indonesia. Menurut Kementerian Kesehatan, diabetes serta penyakit turunannya seperti penyakit jantung, stroke, menjadi beban terbesar dalam Jaminan Kesehatan Nasional.
Dalam pasal yang sama, ayat 2, disebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan pangan olahan termasuk pangan olahan siap saji yang melebihi ketentuan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak dilarang melakukan iklan, promosi, dan sponsor kegiatan pada waktu, lokasi, dan kelompok sasaran tertentu.
“Kami menyambut baik terbitnya peraturan ini, yang menjadi pijakan kita untuk bersama-sama mereformasi dan membangun sistem kesehatan sampai ke pelosok negeri,” ujar Budi. Penting bagi orangtua untuk berpikir terbuka dan objektif dalam menerima rekomendasi ahli kesehatan untuk mengikuti petunjuk pemulihan gizi yang disarankan.
Tim gabungan melakukan inspeksi dan mengambil sampel gula merah di sebuah industri gula merah di Blora, Jawa Tengah yang diduga mengandung zat berbahaya.
PP Peraturan Pemerintah Kandungan Gula Garam Pangan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Banggar DPR RI dan Pemerintah Sepakati Rencana Kerja Pemerintah Prabowo-Gibran 2025Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal membacakan kesepakatan antara pihaknya dan pemerintah terkait program kerja dan kebijakan pemerintahan 2025 yang akan dipimpin Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca lebih lajut »
Kebijakan Energi Nasional Direvisi, Menteri ESDM Beberkan AlasannyaPemerintah kini tengah melakukan pembaruan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).
Baca lebih lajut »
Tak Hanya Cuti Melahirkan, Ini Jaminan Kesejahteraan Ibu dan Anak di UU KIA TerbaruPemerintah akan segera menyusun peraturan turunan yang terdiri dari tiga Peraturan Pemerintah dan satu Peraturan Presiden.
Baca lebih lajut »
AS ”Hapus” Utang Indonesia, Ditukar dengan Proyek Konservasi Terumbu KarangPemerintah AS mengalihkan 35 juta dollar AS utang Pemerintah Indonesia untuk mendanai proyek konservasi terumbu karang.
Baca lebih lajut »
Indonesia dan Papua Nugini perkuat kerja sama bidang pendidikanPemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Pemerintah Papua Nugini melalui ...
Baca lebih lajut »
Putin Beri Sinyal Mau Kerja Sama dengan AS, Perang Berakhir?Pemerintah Rusia memberikan sinyal terbuka untuk bekerja sama dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS).
Baca lebih lajut »