Perkawinan anak harus dicegah mulai dari tingkat desa/kelurahan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lenny N Rosalin mengatakan akan menyusun kebijakan nasional pencegahan perkawinan anak. Penyusunan tersebut sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Untuk mencegah perkawinan anak di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan melakukan kampanye setop perkawinan anak terutama di daerah dengan angka perkawinan anak yang masih tinggi. Selain itu, akan meningkatkan kapasitas dan peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor dan meningkatkan peran Pusat Pembelajaran Keluarga melalui keluarga untuk mencegah perkawinan anak.
Lenny mengatakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perkawinan Anak juga akan memfasilitasi daerah untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak 2030 melalui Kabupaten/Kota Layak Anak."Ketiadaan perkawinan anak merupakan salah satu indikator Kabupaten/Kota Layak Anak," kata Lenny.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Gerindra Disarankan Tetap di Luar PemerintahanSehingga fungsi kritis terhadap kebijakan dan program pemerintah dapat di kontrol.
Baca lebih lajut »
Menag Sebut Moderasi Beragama Masuk RPJMNPemerintah memprogramkan pelembagaan moderasi beragama ke dalam program dan kebijakan yang mengikat serta disematkan dalam RPJMN.
Baca lebih lajut »
Puan: Dominasi Koalisi Tidak Akan Mematikan Sikap Kritis DPRDominasi partai koalisi pemerintah di tubuh DPR tidak akan menyebabkan mereka susah mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat.
Baca lebih lajut »
MA sedang siapkan peraturan untuk pencegahan perkawinan anakAsisten Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Saiful Majid mengatakan pihaknya tengah menyiapkan peraturan tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan anak ...
Baca lebih lajut »
10.000 anak usia dini di Bantul dapat kartu identitasPemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyerahkan Kartu Identitas Anak kepada 10.000 anak usia dini di wilayahnya.\r\n\r\nBupati Bantul ...
Baca lebih lajut »
Wakil Wali Kota Medan Sebut Pihak yang Minta 'Bantuan' Pejabat Jadi Beban : Okezone NasionalWakil Wali Kota Medan Sebut Pihak yang Minta Bantuan Pejabat Jadi Beban TauCepatTanpaBatas BeritaTerkini Berita News BeritaNasional .
Baca lebih lajut »