Pemerintah Sri Lanka Beri Kebijakan Tiket Pesawat Murah untuk Gaet Pelancong

Tiket pesawat murah tak lain adalah strategi pemerintah Sri Lanka untuk memulihkan pariwisata yang lesu pasca serangan teroris pada 21 April 2019. travel

mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan biaya operasional darat maskapai, avtur pesawat, dan pajak embarkasi.

Berdasarkan Sri Lanka Tourism Development Authority, serangan teroris tersebut membuat jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sri Lanka turun drastis. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan disebutkan mengkhawatirkan penduduk setempat, lantaran setengah juta penduduk Sri Lanka bekerja di dunia pariwisata, dan dua juta penduduk lainnya secara tak langsung bergantung pada dunia pariwisata.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

kompascom /  🏆 9. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Sri Mulyani: Lapindo Berkomiten Lunasi Utang kepada PemerintahMenteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bakal terus berkomunikasi dengan duo Lapindo terkait dengan utang mereka.
Baca lebih lajut »

Sri Mulyani Kejar Terus Utang LapindoMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan terus mengejar utang PT Minarak Lapindo Jaya kepada pemerintah. Begini upayanya: SriMulyani via detikfinance
Baca lebih lajut »

Sri Mulyani Sebut Belum Ada Rencana Soal Perubahan PPN AvturMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah sejauh ini belum memiliki rencana untuk melakukan perubahan terhadap PPN untuk avtur.
Baca lebih lajut »

Sri Mulyani Tak akan Hapus PPN 10 Persen untuk Avtur PesawatMenteri Keuangan menyatakan tak akan mengubah kebijakan pengenaan PPN 10 persen untuk avtur pesawat.
Baca lebih lajut »

Sri Mulyani Siapkan Rp10 Triliun untuk Kartu Pra Kerja JokowiMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati disebut bakal mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 triliun untuk program Kartu Pra Kerja dalam RAPBN 2020.
Baca lebih lajut »

Pemerintah Anggarkan Pembangunan MRT Fase II di APBN 2020'Ini akan masuk di dalam RAPBN 2020, karena menyangkut subsidiary loan agreement nanti ke pemerintah DKI Jakarta,' kata Sri Mulyani.
Baca lebih lajut »