DEN menyatakan pemerintah memiliki sejumlah stimulus untuk meredam dampak PHK dan penurunan kelas menengah. Kebijakan fiskal, bantuan sosial, dan reformasi ekonomi menjadi fokus utama.
Pemerintah Indonesia sedang mencari solusi untuk menangani isu maraknya pemutusan hubungan kerja ( PHK ) dan melemahnya kelas menengah . Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyatakan bahwa pemerintah memiliki sejumlah stimulus untuk meredam dampak PHK dan penurunan kelas menengah . Wakil Ketua DEN, Mari Elka Pangestu, menjelaskan bahwa kebijakan fiskal berperan penting dalam meredam krisis ini dengan memberikan program stimulus bagi masyarakat.
Salah satu contohnya adalah penundaan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang hanya berlaku untuk barang mewah. Ia menambahkan bahwa beberapa program stimulus seperti bantuan sosial (bansos) beras dan diskon tarif listrik sebenarnya ditujukan untuk kelas menengah ke bawah guna membantu meningkatkan permintaan yang melemah. Untuk para pekerja yang terkena PHK, pemerintah juga menyediakan stimulus berupa tunjangan selama enam bulan sebesar 50%. Selain itu, Mari Elka Pangestu menekankan bahwa ekonomi yang mahal (high cost economy) juga menjadi salah satu faktor penyebab PHK dan melemahnya kelas menengah. Hal ini disebabkan oleh berbagai peraturan yang memberatkan dunia usaha. Ia menyebutkan contohnya seperti masalah impor dan Online Single Submission (OSS) yang belum berjalan secara optimal. Mari berharap pemerintah dapat memberikan sinyal kuat bahwa mereka serius dalam memperbaiki iklim usaha dengan mencari solusi perbaikan yang cepat. Mari juga menegaskan bahwa pengusaha tidak hanya membutuhkan insentif, tetapi juga kepastian hukum yang penting untuk perencanaan bisnis yang matang. Ia menyoroti pentingnya stabilitas dalam penetapan upah minimum provinsi (UMP) agar tidak menimbulkan kejutan bagi pengusaha. Selain itu, Mari menyatakan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memiliki potensi untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi PHK. Investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga diyakini dapat menumbuhkan lapangan pekerjaan dan berdampak positif pada komunitas dan generasi Z.
PHK Kelas Menengah Stimulus Ekonomi Kebijakan Fiskal Iklim Usaha
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kasasi Sritex Ditolak MA, Pemerintah Siapkan Langkah Jika Terjadi PHKJPNN.com : Kemenaker mengaku telah menyiapkan langkah jika terjadi PHK setelah kasasi Sritex pailit ditolak MA. Inilah mitigasi yang dilakukan pemerintah.
Baca lebih lajut »
Wamenaker Akui Tidak Tutup Opsi PHK Sritex, Pemerintah Siapkan JKP dan PelatihanItu adalah skenario terburuk jika terjadi PHK, yang tentunya menjadi momok bagi buruh dan tenaga kerja,' kata Wamenaker Immanuel Ebenezer.
Baca lebih lajut »
PPN 12% Berlaku untuk Barang Mewah, Pemerintah Siapkan Stimulus Rp38,6 TriliunPresiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan PPN 12% khusus untuk barang dan jasa mewah berlaku 1 Januari 2025. Pemerintah menyiapkan stimulus Rp38,6 triliun untuk meredam dampak kenaikan.
Baca lebih lajut »
Tetapkan PPN 12 persen, pemerintah siapkan paket stimulus ekonomiPemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif berupa Paket Stimulus Ekonomi mengikuti penetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen tahun depan.Menteri ...
Baca lebih lajut »
Kenaikan PPN 12 Persen, Pemerintah Siapkan Stimulus dan InsentifPemerintah Indonesia memastikan kenaikan pajak penjualan (PPN) menjadi 12 persen hanya dikenakan pada barang mewah atau premium. Barang kebutuhan pokok dan jasa tertentu seperti pendidikan dan kesehatan tidak terkena dampak. Pemerintah juga menyiapkan stimulus dan insentif untuk melindungi daya beli masyarakat dan UMKM.
Baca lebih lajut »
PPN Naik 12 Persen, Pemerintah Siapkan Stimulus EkonomiPemerintah resmi menaikkan PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 dan menyiapkan paket stimulus ekonomi untuk 6 sektor.
Baca lebih lajut »