Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI (Kemenko Perekonomian) menyiapkan paket insentif kebijakan di bidang perekonomian untuk menjaga daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat menjelang tahun 2025.
Kamis, 19 Des 2024 08:13 WIBJelang pergantian tahun 2025, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI (Kemenko Perekonomian) berupaya untuk dapat menjaga daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal itu diwujudkan dengan menyiapkan paket insentif kebijakan di bidang perekonomian berupa pembebasan hingga keringanan perpajakan bagi berbagai lapisan masyarakat dan dunia usaha, yang akan diberlakukan pada awal tahun 2025 mendatang.
Dikatakan Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, pihaknya menyiapkan berbagai fasilitas kebijakan. Kebijakan pertama yaitu PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 1% dari kebijakan PPN 12% untuk minyak goreng sawit curah yang dikemas dengan merek 'MINYAKITA', sehingga PPN yang dikenakan tetap sebesar 11%.'PPN DTP sebesar 1% dari kebijakan PPN 12% juga diberlakukan untuk tepung terigu, sehingga PPN yang dikenakan pada tepung terigu juga tetap sebesar 11%. Gula industri juga menjadi komoditas yang memperoleh fasilitas PPN DTP sebesar 1% dari kebijakan PPN 12%, sehingga dikenakan PPN sebesar 11%,' ujar Haryo, dalam keterangan tertulis, Kamis (19/12/2024).'Adapun gula industri tersebut merupakan input penting bagi industri makanan minuman, dimana industri makanan dan minuman memiliki share sebesar 36,3% terhadap total industri pengolahan,' sambungnya.Tak hanya itu, Haryo menyebut 16 juta Pemberian Bantuan Pangan (PBP), khususnya masyarakat desil 1 dan 2 selama 2 bulan (Januari dan Februari 2025), akan menerima bantuan berupa beras sebanyak 10 kilogram perbulan. Diskon sebesar 50% untuk pelanggan dengan daya terpasang listrik hingga 2200 VA selama 2 bulan (Januari-Februari 2025), dengan menyasar sebanyak 81,42 juta pelanggan, mencakup konsumsi 9,1 Twh/bulan yang setara 35% total konsumsi listrik nasional. Selain menyasar rumah tangga berpenghasilan rendah, fasilitas kebijakan di bidang ekonomi yang didesain pemerintah juga memiliki peruntukan bagi masyarakat kelas menenga
Insentif Ekonomi Daya Beli Masyarakat Pemerintah
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah Siapkan Anggaran Subsidi Rp11,4 Triliun untuk Sektor Otomotif di 2025Insentif untuk sektor industrik tahun 2025 mendatang telah disiapkan anggaran sebesar Rp11,4 triliun.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Siapkan 110 Juta Orang untuk Libur Nataru 2024-2025Pemerintah memperkirakan akan ada 110,6 juta orang yang akan melakukan mobilitas selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik, termasuk penyiapan infrastruktur transportasi dan pengamanan.
Baca lebih lajut »
Menko Airlangga: Pemerintah Siapkan Perangkat Buat Redam Dampak PPN 12 persen di 2025Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi.
Baca lebih lajut »
UMP 2025 Naik 6,5 Persen, Pemerintah Siapkan Insentif Bagi Sektor IndustriBerita UMP 2025 Naik 6,5 Persen, Pemerintah Siapkan Insentif Bagi Sektor Industri terbaru hari ini 2024-12-05 11:01:12 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Pemerintah Siapkan Antisipasi Kemacetan saat Libur Natal dan Tahun Baru 2025Pemerintah menyiapkan strategi mengantisipasi kemacetan saat libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), khususnya di jalan tol. Terlebih, peningkatan mobilitas masyarakat saat Nataru mencapai 110 juta orang.
Baca lebih lajut »
PPN Naik 12 Persen Mulai 2025, Pemerintah Siapkan InsentifTarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Pemerintah memastikan akan memberikan insentif perpajakan yang lebih besar dibandingkan pada 2020 untuk menjaga daya beli masyarakat.
Baca lebih lajut »