Penyaluran bansos pangan tersebut bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan beberapa harga komoditas pangan di tingkat produsen.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan anggaran Rp8,26 triliun untuk penyaluran bantuan sosial pangan untuk periode 3 bulan ke depan.
Isa menjelaskan, penyaluran bansos pangan tersebut bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan beberapa harga komoditas pangan di tingkat produsen. Isa mengatakan, bantuan pangan berupa beras akan disalurkan kepada sekitar 21,3 juta keluarga. Bantuan beras ini akan disalurkan melalui Bulog. Selain itu, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan pangan berupa daging ayam dan telur ayam, untuk keluarga dengan balita atau anak yang berpotensi stunting.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Taiwan Siapkan Anggaran Pertahanan untuk Hadapi Blokade Total ChinaAnggaran pertahanan Taiwan tahun ini akan fokus pada persiapan senjata dan peralatan untuk menghadapi blokade total oleh China. Anggaran pertahanan Taiwan tahun...
Baca lebih lajut »
Kendaraan Listrik Disubsidi, Ini Bocoran Anggaran yang DisiapkanPemerintah sedang menggodok anggaran untuk subsidi motor, mobil, hingga bus listrik.
Baca lebih lajut »
Anas: Pemerintah Siapkan Lebih dari 1 Juta Formasi CPNSMenpan dan RB, Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya sedang mengajukan lebih dari 1 juta formasi CPNS kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca lebih lajut »
Kebut Perbaikan Jalan, Pemprov Jateng Koordinasi dengan KemenPUPR |Republika OnlineAnggaran dari pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus (DAK).
Baca lebih lajut »
Utang Melonjak Saat APBN Surplus, Ini Penjelasan Sri Mulyani!Pemerintah tetap gencar menarik utang meskipun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) surplus hingga Februari 2023.
Baca lebih lajut »
Ekonom Desak Pemerintah Usut Tuntas Transaksi Janggal Rp300 Triliun: Merusak Citra PemerintahUntuk melakukan pengusutan transaksi janggal Rp300 triliun itu, Bhima usul agar pemerintah buat tim dan memanggil nama-nama yang terlibat.
Baca lebih lajut »