Yasonna Laoly menyatakan, pemerintah siap membahas revisi UU Nomor 24 Tahun 2003 itu dengan DPR.
Menteri Hukum dan HAM,"Berkaitan dengan materi muatan yang diatur dalam rancangan
pada prinsipnya pemerintah menyambut baik dan bersedia melakukan pembahasan bersama DPR," kata Yasonna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta .Yasonna mengatakan, pemerintah mengamini bahwa diperlukan perubahan peraturan yang lebih ideal dan proporsional tentang hakim konstitusi demi terjaganya kualitas konstitusi di Indonesia.Di antaranya, yaitu pengaturan soal batas usia minimum hakim konstitusi dan persyaratan hakim konstitusi yang berasal dari lingkungan peradilan Mahkamah Agung.
Kemudian, pengaturan batas pemberhentian hakim konstitusi karena berakhir masa jabatannya, anggota Majelis Kehormatan MK yang berasal dr akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum, dan legitimasi hakim konstitusi yang sedang menjabat terkait dengan perubahan undang-undang ini."Selain hal-hal di atas, pemerintah perlu pula menyampaikan usulan perubahan substansi, misal yang terkait teknis perubahan penyusunan redaksional," tutur Yasonna.
"Namun pemerintah bersedia dan terbuka untuk melakukan pembahasan secara lebih mendalam terhadap seluruh materi muatan tentang revisi UU MK sesuai dengan mekanisme perubahan undang-undang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan," kata dia. Selanjutnya, pemerintah akan menyerahkan daftar invetarisasi masalah kepada DPR atas rancangan revisi UU MK tersebut.Baca juga:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR berharap penyebab kebakaran Kantor Kejagung dapat diungkap polisiAnggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto berharap penyebab sebenarnya dari kebakaran besar yang terjadi di gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jalan Hasanuddin ...
Baca lebih lajut »
Anggota DPR RI Silaturahmi ke Warga Bandung Sambil Gowes |Republika OnlineUntuk mengikuti kegiatan bersepeda ini, semua peserta wajib diperiksa kesehatannya
Baca lebih lajut »
DPR-Buruh Sepakat Lanjutkan Pembahasan RUU Cipta Kerja'Ketika kepentingan pekerja bisa diakomodir, NasDem berdiri pada kepentingan buruh. Fraksi NasDem akan ikut bersama-sama selesaikan klaster ketenagakerjaan,'
Baca lebih lajut »
Serikat Buruh Apresiasi DPR Buka Ruang Dialog Terkait RUU Cipta KerjaDPR dan 16 perwakilan serikat buruh telah menghasilkan empat poin kesepakatan terkait klaster ketenagakerhaan dalam RUU...
Baca lebih lajut »