JPNN.com : Pemerintah RI resmi meluncurkan portal INA OECD untuk memastikan proses aksesi dilakukan secara inklusif dan transparan
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan portal Aksesi Organisation for Economic Co-operation and Development di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian , Jakarta pada Kamis .Peluncuran portal Aksesi OECD dan Informasi Aksesi OECD sebagai platform digital yang dirancang untuk mendukung kelancaran proses aksesi Indonesia.
Selain itu, platform INA OECD juga diharapkan dapat mempercepat waktu respons dan memfasilitasi kolaborasi yang lebih efisien antarpemangku kepentingan, termasuk koordinasi dengan pihak OECD.
Menko Airlangga Kemenko Perekonomian Aksesi OECD Indonesia Emas 2045 Jakarta
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Momen Bersejarah, RI Resmi Jadi Anggota OECD ke-38Indonesia secara resmi menjadi anggota ke-38 dari OECD, sebuah organisasi terkemuka dalam kerja sama ekonomi internasional.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Kebut Pengembangan GovTech INA Digital untuk Berantas KorupsiINA Digital sebagai GovTech milik Indonesia menjadi salah satu pilar utama untuk memberantas korupsi.
Baca lebih lajut »
Mazda Buka Diler Resmi Pertama di Kalimantan SelatanMazda Buka Diler Resmi Pertama di Kalimantan SelatanSemua fasilitas ini didukung oleh tim profesional dan berpengalaman yang siap memberikan layanan 3S sales service dan spare parts
Baca lebih lajut »
Neta S Shooting Brake Edition Sudah Bisa Dipesan, Simak Dulu KelengkapannyaNeta Auto Global resmi mengumumkan peluncuran presale Neta S Shooting Brake Edition di China resmi dimulai
Baca lebih lajut »
Resmi Bergabung dengan Pemerintah, AHY: Peran Kita Dinantikan MasyarakatBerita Resmi Bergabung dengan Pemerintah, AHY: Peran Kita Dinantikan Masyarakat terbaru hari ini 2024-09-09 14:57:41 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Pemerintah resmi mengatur tata niaga ekspor kratomPemerintah secara resmi mengatur kebijakan penanganan, pemanfaatan, dan perdagangan tanaman kratom yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan ...
Baca lebih lajut »