Pemerintah berhasil memperoleh dana sebesar Rp7,1 triliun dari lelang tujuh seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 17 Desember 2024.
Pemerintah meraup dana senilai Rp7,1 triliun dari lelang tujuh seri Surat Berharga Syariah Negara ( SBSN ) atau sukuk pada 17 Desember 2024. Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyatakan penawaran masuk pada lelang kali ini mencapai Rp10,79 triliun.
Dari tujuh seri sukuk yang dilelang, Pemerintah hanya menyerap dana dari empat seri, di antaranya SPNS01092025 (pembukaan kembali), PBS003 (pembukaan kembali), PBS030 (pembukaan kembali), dan PBS038 (pembukaan kembali). Sementara untuk seri SPNS09062025 (pembukaan kembali), PBS029 (pembukaan kembali), dan PBS034 (pembukaan kembali), Pemerintah memutuskan untuk tidak menyerap dana meski masing-masing menerima penawaran masuk Rp2,04 triliun, Rp123 miliar, dan Rp166 miliar. Serapan tertinggi berasal dari seri PBS038 yang dimenangkan sebesar Rp3,55 triliun, dengan imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,15988 persen. Jumlah penawaran masuk untuk seri yang jatuh tempo pada 15 Desember 2049 mencapai Rp3,88 triliun, dengan imbal hasil terendah yang masuk 7,1 persen dan imbal hasil tertinggi 7,34 persen. Untuk seri SPNS01092025, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp3,15 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,38000 persen. Jumlah penawaran masuk untuk seri yang jatuh tempo pada 1 September 2025 mencapai Rp3,21 triliun, dengan imbal hasil terendah yang masuk 6,38 persen dan imbal hasil tertinggi 6,9 persen
SBSN Sukuk Lelang Kementerian Keuangan Penawaran Masuk Imb Hasil
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bibit Raih Pengakuan Tertinggi sebagai Mitra Distribusi SBN dan SBSN Terbaik Kategori Fintech 2024Bibit menjadi satu-satunya Mitra Distribusi Surat Berharga Negara (SBN) kategori fintech yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Baca lebih lajut »
Kaltim Raih Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2024JPNN.com : Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) sukses tampil sebagai yang terbaik dalam Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2024.
Baca lebih lajut »
Pemprov Jateng Raih Penghargaan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2024JPNN.com : Pemprov Jateng meraih penghargaan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2024. Selamat!
Baca lebih lajut »
Guru Besar UGM raih penghargaan akademik tertinggi Pemerintah PrancisGuru Besar Bidang Ilmu Sastra dan Gender Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dr Wening Udasmoro meraih penghargaan akademik tertinggi ...
Baca lebih lajut »
Pemerintah Kota Cilegon Menyambut Penandatanganan PKS Dengan Pemerintah Provinsi BantenPemerintah Kota Cilegon menyambut penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Banten dengan kabupaten/kota se-Banten untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan meningkatkan sinergi daerah dalam sektor pendapatan.
Baca lebih lajut »
Inikah Penyebab Pemerintah 'Ngebet' Naikan PPN Jadi 12%?Anny Ratnawati menduga pemerintah butuh tambahan penerimaan pajak untuk membiayai program-program pemerintah baru.
Baca lebih lajut »